Hermanto, Wakil Ketua BKD DPRD Kota Depok
Hermanto, Wakil Ketua BKD DPRD Kota Depok

DEPOK – Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Hermanto mengharapkan di HUT ke-18 DPRD Kota Depok ini, agar legilatif di Kota Sejuta Maulid ini menjadi semakin baik, seluruh anggota dewan dapat lebih disiplin dalam menghadiri rapat dan juga lebih amanah dalam mewakili rakyat.

“Pertama harapannya, tentu menjadi lebih baik, dewan harus punya malu (harus disiplin, red), kita sudah dikasih amanah oleh masyarakat, jangan malas-malasan,” tegas Hermanto kepada Radar Depok usai Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka HUT ke-19 DPRD Kota Depok di Gedung DPRD, Kecamatan Cilodong, Senin (3/9).

Menurutnya, BKD selalu memperhatikan di tiap Rapat Paripurna dimana absensi anggota dewan diserahkan ke BKD. Sehingga, ketika ada anggota DPRD yang tiga kali tidak mengikuti rapat, akan dipanggil.

“Pertama kami panggil ketua fraksinya dulu, masih bisa tidak menjadi dewan, tegurlah anggotanya, kadang-kadang malu kan kita dilihat teman-teman, kadang-kadang bisa pecah keluarga gara-gara mau menjadi dewan, setelah jadi malah males-malesan,” terangnya.

Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, pihaknya memang memaklumi ada beberapa agenda di luar. Namun, hal tersebut bukan suatu alasan untuk meninggalkan rapat, baik di rapat paripurna maupun alat kelengkapan dewan.

“Buat saya pribadi, itu beban moral. Apa lagi di fraksi PDI Perjuangan, hampir tiap hari ada tamu, tapi masih bisa hadir di rapat. kalau mau ketemu dengan kita saja susah bagaimana. Terlepas kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka itu wallahu alam, tapi minimal kita bisa mendengar dulu. Kita pilah dulu keluhan mereka kemana  salurannya,” ujarnya.

Hal itu, sambung Hermanto, salah satu tugas dan fungsi dari dewan. Bukan berarti menjadi anggota dewan itu serba bisa. Untuk itu, melalui momen HUT ke-19 DPRD Kota Depok ini, paling tidak tumbuh kesadaran dan tanggungjawab terhadap masyarakat banyak.

“Masyarakat memilih kita ini kan berharap bisa menyambung aspirasi ke eksekutif,” papar Hermanto.

Untuk itu, kata Hermanto, dari BKD sendiri selalu mengkritik, seperti rapat paripurna harus tepat waktu, seandainya dimulai pukul 10.00 WIB, ketika tidak kuorum harusnya di skors sekian menit.

“Kita kasih waktu, kalau tidak sudah. Biar lebih disiplin,” pungkas Hermanto. (cky)