Intan Fauzi, Anggota Komisi V DPR RI
Intan Fauzi, Anggota Komisi V DPR RI

JAKARTA – DPR RI berencana akan memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi menjadi sumber pencemaran air Kali Bekasi. Pemanggilan ini dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai dugaan adanya unsur kesengajaan perusahaan-perusahaan membuang limbah ke sungai.

Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fauzi memastikan tidak akan membiarkan kasus pencemaran air Kali Bekasi ini terulang kembali. Untuk itu, Wakil Rakyat Jabar VI akan membawa masalah pencemaran air Kali Bekasi ini ke DPR.

“Saya akan mengusulkan kepada pimpinan DPR agar pencemaran air Kali Bekasi ini menjadi perhatian seluruh anggota dewan. Dalam masa sidang ini juga, saya akan koordinasi dengan komisi terkait untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang semua perusahaan yang terindikasi menjadi penyebab pencemaran Kali Bekasi,” tegas Intan saat ditemui Radar Depok di Jakarta, Selasa (4/9).

Hingga saat ini, kondisi air Kali Bekasi sangat memprihatikan. Terpantau, buih-buih putih seperti busa sabun detergen menjalar hingga sejauh 15 Km. Selain itu, warna air yang terhubung dengan Kali Cisadane dan Kali Cileungsi tersebut berubah menjadi hitam pekat. Diduga peristiwa tersebut diakibatkan limbah pabrik yang berada di bantaran sungai.

Intan mendesak Pemkot Bekasi menindak tegas 19 perusahaan yang terindikasi menjadi sumber pencemaran air Kali Bekasi. Sebab, dampak pencemaran air dapat menjadi bencana besar bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Untuk itu, Intan berharap masalah pencemaran air Kali Bekasi ini harus menjadi perhatian serius dari semua stakeholder yang ada, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, LSM pegiat lingkungan bersama-sama melakukan advokasi.

“Saya berharap, Polda Jawa Barat tegas ‘mengusut’ dan melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang berlokasi di hulu Kali Bekasi, baik di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor yang terindikasi membuang limbah cair ke media lingkungan,” tegasnya.

Menurut Intan, pelaku pencemaran kali Bekasi ini tidak bisa ditolerir. Sebab pencemaran air merupakan salah satu wujud nyata kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, segala macam bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi merusak lingkungan harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan kata Intan, instrumen hukum jelas mengatur mekanisme sekaligus sanksi yang bisa dijatuhkan pada mereka yang melakukan pelanggaran/kejahatan lingkungan.

Sanksi ini tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut, Pasal 60 UU PPLH, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sebelumnya, Wakil Walikota Bekasi Terpilih, Tri Adhianto mengancam akan mencabut ijin usaha perusahaan nakal yang menjadi pemicu pencemaran air Kali Bekasi ini.

“Jika nanti ada pabrik di Kota Bekasi yang ketahuan membuang limbah sembarangan, akan langsung kami cabut izin operasionalnya,” pungkasnya. (cky)