INDRA/RADAR DEPOK MELAWAN: Warga Forkot RT04/22, Kelurahan Baktijaya, berdiri di bawah spanduk penolakan eksekusi lahan di pos di Jalan Moch. Nail, Kamoung Sugutamu.
INDRA/RADAR DEPOK
MELAWAN: Warga Forkot RT04/22, Kelurahan Baktijaya, berdiri di bawah spanduk penolakan eksekusi lahan di pos di Jalan Moch. Nail, Kamoung Sugutamu.

DEPOK – Pembebasan lahan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) di wilayah RT04/22, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, bakal sulit terlaksana.

Warga RT04/22, Kelurahan Baktijaya, yang tergabung ke dalam Forum Korban Tol Cinere-Jagorawi (Forkot) Seksi 2A, melawan. Musababnya, mereka mengaku mendapat perlakuan tak adil  dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan PUPR RI dalam hal pembayaran ganti untung tanah dan bangunan milik warga yang terkena pembebasan lahan untuk Tol Cijago.

Koordinator Forkot Seksi 2A, Edi Sahril mengatakan, para korban Tol Cijago mendapat surat pemutusan hak atas tanah dari BPN Kota Depok dan harus segera mengosongkan rumah mereka pada September ini.

Padahal menurut Edi, belum ada kesepakatan harga ganti untung antara P2T dengan para korban atau anggota Forkot yang berjumlah 18 orang.

Edi menuding jika P2T menentukan secara sepihak harga ganti untung atas lahan warga dengan dasar perhitungan appraisal tahun 2015 dengan harga ganti untung mulai dari Rp8 juta–Rp9 juta per lahan.

Sehingga warga merasa keberatan karena ingin dilakukan appraisal ulang sesuai tahun dibebaskannya lahan.

“Kalau kami harus mengosongkan rumah tahun ini, ya harus dilakukan appraisal ulang di tahun yang sama yaitu tahun 2018,” ucap Edi didampingi anggota Forkot lainnya, Untung Prayogo, M. Zaini, dan Waskito Hadi kepada Radar Depok.

Dia menegaskan, sejak awal rencana pembebasan, P2T tidak pernah mengajak warga musyawarah dalam menentukan harga pembebasan lahan.

Pada tahun 2010, para warga diundang ke Kelurahan Baktijaya, namun bukan untuk musyawarah melainkan penyampaian harga pembebasan dari P2T sebesar Rp900 ribu–Rp1,4 juta permeter.

Akan tetapi tidak ada warga yang sepakat dengan besaran harga ganti untung tersebut. Kemudian warga diundang ke Balaikota Depok dan hasilnya nihil tanpa ada musyawarah.

“Pada tahun 2013 kami diundang ke kelurahan, bukannya diajak memusyawarahkan harga ganti rugi, kami malah dipaksa untuk menyetujui harga ganti rugi tahun 2010,” katanya.

Merasa tidak mendapat keadilan pada waktu itu, warga mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman RI tahun 2014. Satu tahun kemudian keluar hasil appraisal lahan untuk pertama kalinya.

“Setelah laporan ke Ombudsman itulah kami baru tahu yang namanya appraisal. Hasil appraisal tahun 2015 itu lahan kami bernilai Rp8 juta sampai Rp9 juta permeter,” kata Edi.

Namun setelah keluarnya nilai appraisal tahun 2015, warga seharusnya diundang untuk musyawarah oleh BPN sesuai pasal 37 Undang–undang Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bangunan Bagi Kepentingan Umum. Tetapi tidak ada undangan musyawarah sama sekali.

“Bahkan pada tahun 2016, kami berkirim surat ke BPN untuk diajak musyawarah, tapi tidak ada hasil,” lanjutnya.

Berbagai pertemuan sudah dilakukan warga dengan P2T. Tapi tidak satu pun yang menurut warga merupakan sebuah musyawarah. Sehingga warga meyakini hingga detik ini tidak ada musyawarah yang pernah dilakukan.

Tahun berganti, alangkah kagetnya warga ketika November 2017 silam, juru sita Pengadilan Negeri Depok datang memberitahu bahwa ada konsinyasi antara warga dan P2T di pengadilan. Konsinyasi tersebut ditolak warga karena dianggap cacat hukum.

“Saya bilang ke juru sita pengadilan, konsinyasi tersebut cacat hukum karena tidak ada musyawarah yang pernah dilakukan,” sambungnya lagi.

Akhirnya, pada 9 Februari 2018, ke-18 orang warga membuat gugatan perlawanan konsinyasi. Tapi mereka harus menelan pahitnya ketuk palu hakim PN Depok yang memutuskan gugatan perlawanan konsinyasi warga tidak dapat diterima.

“Kami sedang menyusun berkas banding untuk guguatan perlawanan konsinyasi kami,” tuturnya.

Selain itu, warga juga menggugat P2T dengan guguatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang kini sudah dalam tahap Pembuktian di Persidangan PN Depok.

“PUPR sudah lima minggu ini sidang pembuktian, dan buktinya masih belum lengkap sampai sekarang,” ujarnya.

Yang lebih menyaktkan lagi, kata Edi, kini timbul Anmaning dari PN Depok tertanggal 31 Juli 2018. Di mana isi Anmaning tersebut: warga harus mengosongkan bangunan seminggu setelah waktu Anmaning dibacakan. “Kami kaget, sidang saja masih jalan, kok timbul Anmaning,” kata Edi. (dra)