Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri

DEPOK – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), hingga saat ini belum juga mengumumkan jadwal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Belum adanya kejelasan pengumuman tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri mengaku, pihaknya belum bisa memberikan keterangan penerimaan dan pendaftaran CPNS di Kota Depok.

Supian beralasan, Pemkot Depok belum menerima surat resmi soal seleksi CPNS 2018 dari KemenPAN-RB. Namun, berdasarkan data yang dimiliki terdapat 249 Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS yang bakal pensiun di tahun ini. Itu artinya, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Depok berkurang.

“Kami belum berani komentar apapun sebelum ada surat resmi dari KemenPAN-RB soal pendaftaran CPNS,” ucap Supian kepada Radar Depok.

Supian menegaskan, awalnya pendaftaran CPNS di Kota Depok diagendakan Juli 2018. Tetapi, hingga akhir Agustus belum ada surat turun dari KemenPAN-RB tentang formasi maupun proses seleksi CPNS.

“Belum turun suratnya dari menteri, belum dapat juga tanggal dan formasinya seperti apa. Kalau sudah ada pasti kami infokan,” tutur Supian.

Selain itu lanjut Supian, pengumuman pendaftaran CPNS merupakan ranah KemenPAN-RB. Sedangkan di daerah hanya mengusulkan jumlah ASN/PNS. Diketahui, pengajuan usulan disesuaikan dengan kebijakan menteri, yakni pengajuan ASN berdasarkan jumlah PNS yang pensiun.

“Titik berat yang dibutuhkan Pemkot Depok, yaitu tenaga pendidikan, kesehatan, dan pendukung infrastruktur. Tapi, kembali ke kebijakan pusat,” terang Supian.

Senada, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, menyikapi pengumuman seleksi CPNS Pemkot Depok masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat. “Belum ada surat resmi ke saya.. komentarnya nanti kalau ada surat resmi,” singkat Idris kepada Radar Depok.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan 100 ribu formasi guru dalam penerimaan CPNS 2018. Nantinya, 100 ribu guru ini diharapkan mengisi wilayah-wilayah yang tenaga pendidiknya kurang.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, penempatan 100 ribu guru ini ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin. Kemendikbud hanya mengajukan kebutuhan guru di sekolah-sekolah.

“Tergantung MenPAN-RB mau dialokasikan ke daerah mana saja 100 ribu guru PNS itu. Seandainya sudah di zonasi tertentu, bisa jadi nanti ditempatkan di zona lain yang kurang. Jadi ya harapan kami, MenPAN-RB bisa mengikuti kebutuhan di zonasi itu biar sinkron juga. Namun kembali ke MenPAN-RB, mungkin mereka punya hitungan sendiri,” tutur Ono, sapaan karib Supriano.

Dia menjelaskan, pemberlakuan zonasi tidak hanya untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan penentuan bantuan fasilitas/infrastruktur sekolah. Zonasi juga untuk pemerataan tenaga pendidik di sekolah, baik guru PNS maupun honorer. Juga yang sudah tersertifikasi maupun belum lewat redistribusi. Namun, zonasi untuk redistribusi guru tidak berlaku lintas daerah. Redistribusi dilakukan dalam zonasi maupun antarzonasi terdekat di satu kabupaten/kota yang sama.

Ono mencontohkan, ada lima SMPN dalam satu zonasi. Di SMPN 1 ada 10 guru PNS-nya dan lima guru honorernya. Kemudian dilihat lagi ternyata guru PNS itu semuanya sudah tersertifikasi. Sedangkan guru honorer baru dua yang tersertifikasi dan tiga lainnya belum.

“Maksudnya redistribusi guru itu jika memang di sekolah banyak yang tersertifikasi, nah ini kan harus didistribusikan ke sekolah lainnya di dalam zonasi. Ini pendistribusian dalam zonasi ya,” jelasnya.

Ono mengungkapkan, di draf awal ada 1.985 zonasi se-Indonesia tapi ini data awal. Data ini bisa berkembang menjadi 2.000 atau 3.000 saat duduk bersama dengan kabupaten/kota. Soal guru honorer K2, Ono menyatakan itu menjadi ranah MenPAN-RB. Kemendikbud hanya menghitung kekurangan guru. Untuk seleksi dan kriteranya mengikuti aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kebijakan KemenPAN-RB. (irw/esy/jpnn)