AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERI KETERANGAN : Kuasa hukum Harry Prihanto, Ahmar Ikhsan Rangkuti saat memberi keterangan kepada wartawan di Polresta Depok, Rabu (5/9).
yamaha-nmax
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERI KETERANGAN : Kuasa hukum Harry Prihanto, Ahmar Ikhsan Rangkuti saat memberi keterangan kepada wartawan di Polresta Depok, Rabu (5/9).

DEPOK – Polda Metro Jaya masih mengusut kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang melibatkan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI).

Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka di Kota Depok, yang menjerat mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto mangkir dalam pemanggilan pertama oleh Polresta Depok, Rabu (5/9).

Kuasa Hukum Harry Prihanto, Ahmar Ihsan Rangkuti menuturkan, surat pemanggilan baru sampai ke pihaknya pada 4 September 2018. Karena keterbatasan informasi, Harry tidak bisa datang.

“Pak Harry pergi ke Cirebon, ia meminta untuk diwakilkan dulu dan minta penundaan pemeriksaan,” kata Ahmar, kepada awak media Rabu (5/9).

Baca Juga  Hotman Paris Tantang Rudi Samin Depok Soal Lahan 

Ia memastikan, Harry akan datang pada Rabu depan untuk pemeriksaan di Polresta Depok.

“Kami minta pekan depan, nanti baru diperiksa. Pak Harry Insya Allah datang,” ucap dia.

Menurut Ahmar, kasus ini masih dipelajari. Ahmar menilai, pelaksanaan penganggaran proyek pelebaran Jalan Nangka pada 2015 kata Harry sudah clear. “Tapi gak tahu dari pemeriksaan pihak kepolisian,” kata Ahmar.

Ahmar menyebutkan, kondisi Harry Prihanto pasca ditetapkan tersangka dalam keadaan sehat dan melakukan aktifitas seperti biasa.

Kapolresta Depok, Kombes Didik Sugiarto mengatakan, penjadwalan pemeriksaan Rabu (5/9) dikhususkan bagi Harry Prihanto.

“Besok, kita jadwalkan pemeriksaan bagi eks Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Ini tetap kita lakukan,” ucap Didik di Mapolresta, Rabu (5/9).

Baca Juga  5 Golongan Pengguna Listrik yang Tarifnya Naik Mulai Hari Ini

Pemanggilan pertama Harry Prihanto tidak datang ke Mapolresta Depok untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, hanya kuasa hukumnya yang mewakilkan.

Kedua tersangka NMI dan Harry, hingga kini tak ditahan oleh polisi. Namun, tidak boleh meninggalkan Indonesia alias dicekal ke luar negeri.

“NMI kami cegah ke luar negeri. Surat sudah dikirim ke imigrasi tanggal 3 September. Pemberlakuannya sesuai tanggal surat dikirim,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada, Rabu (5/9).

Dia menuturkan, alasan NMI dicegah ke luar negeri adalah untuk memudahkan penyidikan.

“Biar memudahkan penyidikan. Agar NMI tidak keluar, sehingga jika keterangan dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, NMI bisa langsung datang,” kata Argo.

Baca Juga  Isi Pertalite Masih Bebas di Depok, 1 Juli Pakai MyPertamina Hanya di Wilayah Ini

Polisi mengklaim menetapkan NMI sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. “Ditemukan dua alat bukti yang cukup,” kata Argo.

Dari hasil audit, diduga kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini mencapai Rp10,7 miliar. (irw/cuy/jpnn)