AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK MELIHAT DCS : Wartawan saat melihat Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Depok pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor KPU Kota Depok, Rabu (5/9).
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MELIHAT DCS : Wartawan saat melihat Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Depok pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor KPU Kota Depok, Rabu (5/9).

DEPOK – Hingga batas akhir yang telah ditentukan, tidak ada satupun masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pileg DPRD Tingkat II Kota Depok. Sehingga, saat ini tinggal menunggu tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Susunan DCT diagendakan akan diumumkan pada 21-23 September 2018. Namun, tahapan sebelumnya yaitu pengajuan penggantian bakal calon pada 4-10 September 2018. Dilanjutkan verifikasi pengganti DCS 11-13 September 2018, serta penyusunan dan penetapan DCT pada 14-20 September 2018.

“Tidak ada tanggapan yang masuk, jadwalnya kan dari 12-21 Agustus 2018. saat ini pencalegan tinggal menunggu tahapan penetapan DCT,” tutur Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nurhadi kepada Radar Depok.

Ia menegaskan, terkait DCS karena tidak ada tanggapan secara resmi ke KPU Depok, maka proses selanjutnya tinggal menunggu penyusunan dan penetapan DCT yang akan dilaksanakan mulai 14-21 September mendatang.

“Selanjutnya pengumuman DCT pada 21-23 September,” ujar Nurhadi.

Jika semua berjalan lancar, maka jumlah di Bacaleg yang terdata di DCS, yakni sebanyak 660 orang dengan komposisi 397 laki-laki dan 263 perempuan akan masuk ke dalam DCT yang akan diumumkan KPU Kota Depok.

“Jumlahnya akan seperti DCS, bisa berkurang ketika ada yang meninggal atau mengundurkan diri, tapi jika mengundurkan diri di tahapan ini tidak bisa diganti dan hal-hal lain tanggapan masyarakat sudah tidak ada lagi,” terang Nurhadi.

Ia menambahkan, hingga sampai tahapan saat ini, seluruh proses berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Semoga sampai masuk masa kampanye nanti pun demikian,” ucap Nurhadi.

KPU Berpegang Pada Putusan MA

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menantikan putusan MA terhadap Peraturan KPU (PKPU). Putusan MA tersebut akan digunakan oleh ketiga lembaga penyelenggara pemilu untuk menentukan nasib caleg mantan napi korupsi.

Jika nantinya putusan MA keluar setelah KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), maka, KPU tetap akan berpedoman pada hasil putusan MA. Artinya, KPU akan mencoret nama caleg mantan napi korupsi jika hasil uji materi MA memutuskan PKPU harus digunakan dalam penyelesaian polemik bacaleg mantan napi korupsi.

Sebaliknya, KPU akan menetapkan mantan napi korupsi sebagai caleg jika hasil uji materi MA memutuskan PKPU tidak digunakan dalam menyelesaikan polemik tersebut.

“Nanti kalau sudah (penetapan) DCT gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau ada putusan MA, apapun keputusannya, apapun isinya, jalankan” kata Arief.

Di samping itu, jika putusan MA tak kunjung keluar sampai pada penetapan DCT, KPU akan tetap berpegang pada PKPU dalam mengakhiri polemik bacaleg mantan napi korupsi. “Selama PKPU belum diubah, maka proses pencalonan ini mau berpedoman pada apa kalau bukan pada PKPU. Karena KPU lah yang diberi kewenangan untuk mengatur tahapan detailnya, waktunya, jenisnya, caranya,” tutur Arief.

Sebelumnya, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg. (cky/gun/kcm)