AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK DIGIRING PETUGAS : Salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi RTLH Agustina Tri Handayani digiring petugas saat akan dibawa ke Rutan Cilodong, di Kejaksaan Negeri Kota Depok.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DIGIRING PETUGAS : Salah satu tersangka dugaan korupsi RTLH Agustina Tri Handayani digiring petugas saat akan dibawa ke Rutan Cilodong usai ditangkap, di Kejaksaan Negeri Kota Depok, beberapa waktu lalu.

DEPOK – Pledoi terdakwa korupsi RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong Agustina Tri Handayani minta dibebaskan dalam hukuman, ditolak JPU kemarin. Sidang dengan agenda pembacaan Replik dari JPU di Pengadilan Tipikor Bandung itu, tetap pada tuntutan awal hukuman 6,6 tahun penjara.

Menurut JPU yang telah menuntut ketiga tersangka koruptor RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Anas Rustamaji. Dia tetap pada tuntutan awal. Sebelumnya, JPU menuntut tiga terdakwa dengan tuntutan berbeda.

JPU menuntut Agustina Tri Handayani alias Ina 6,6 tahun penjara, Aulia Haman Kartawinata dan Tajudin masing-masing 1,6 tahun penjara. Alasannya, terdakwa satu Aulia Haman Kartawinata dan terdakwa 2 Tajudin Bin Tarmudi terbukti bersalah dengan pasal 3 UU 31/99 jo UU 20/2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhp.

Sehingga JPU menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan penjara, dengan menjatuhkan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider kurungan 3 bulan penjara.

Selain itu, dengan tuntutan yang terpisah JPU menyatakan terdakwa Agustina Tri Handayani terbukti bersalah dengan pasal 2 UU 31/99 jo UU 20/2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Ina kami tuntut dengan Pidana Penjara selama enam tahun enam bulan, dan denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan tiga bulan penjara,” kata Anas kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurut Anas, penerapan pasal yang berbeda dan lamanya pidana penjara dikarenakan, sudah sesuai dengan fakta perbuatan masing-masing terdakwa dan dinilai sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Sementara dalam pledoi, kuasa hukum Agustina Tri Handayani, Agus Tatang. Memohon agar majelis hakim memutuskan peristiwa pidana berdasarkan surat dakwaan. Karena menurutnya, ada pendapat yang kontradiktif antara keterangan saksi dan surat dakwaan.

“Banyak keterangan saksi yang bersimpangan dengan kesimpulan jaksa, keterangan saksi dan alat bukti. Sehingga kesimpulan sangat sumir dan subjektif,” kata Tatang kepada Harian Radar Depok.

Dia menyatakan, JPU tidak mampu memperadukan dalam fakta hukum, yang diperoleh dari fakta persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. “Lazimnya menurut hukum, pembuktian peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus didahulukan dan diutamakan. Karena banyak keterangan saksi yang bertentangan,” kata Tatang. Dia juga mengaku akan menjawab dengan duplik. “Rabu (12/9) kita akan jawab replik dari JPU,” pungkas Tatang.(rub)