Kajari JPU Korupsi Nangka

In Utama

DEPOK – Estafet kasus rasuah Jalan Nangka, Kecamatan Tapos terus dipercepat. Terbaru kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok sedang meneliti berkas atau pra penuntutan (pratut). Menariknya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok digadang-gadangkan menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam persidangan korupsi Mantan Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail (NMI), dan mantan Sekda Kota Depok, Harry Prihanto (HP).

Kajari Depok, Sufari mengungkapkan, sedang meneliti berkas atau pratut. Nanti lihat hasilnya, jika sudah memenuhi syarat formil berkas dinyatakan P21 (berkas dinyatakan lengkap). “Kalau belum ya kami nyatakan P18 dan P19,” kata Sufari kepada Harian Radar Depok, Senin (24/9).

Selama Pratut, kata Sufari punya waktu 14 hari untuk menyelesaikan berkasnya. Tapi, sebelum itu bisa dipastikan selesai, untuk dilanjutkan tahap selanjutnya.

Sufari mengaku, siap sebagai JPU pada kasus Korupsi Jalan Nangka. “Bisa jadi (Sufari menjadi JPU NMI), ada lima jaksa yang disiapkan untuk menangani kasus Korupsi Jalan Nangka,” kata Sufari saat ditemui di kantornya.

Seperti diketahui, Kejari Kota Depok menerima berkas NMI dan HP, yang baru satu kali diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (21/9). NMI dan HP berstatus tersangka sejak Senin (20/8) lalu, namun publik baru mengetahui hal ini delapan hari setelahnya.

Pengacara Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim hanya mengatakan kliennya dijerat pasal 2 dan 3 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat diperiksa jadi tersangka pada Kamis (13/9), Nur Mahmudi dicecar 64 pertanyaan oleh penyidik hingga menghabiskan waktu selama 14 jam.

Sementara Harry yang diperiksa pada Rabu (12/9) dicecar 171 pertanyaan oleh penyidik sampai 13 jam. NMI dan HP diduga merugikan negara Rp10,7 miliar karena menggunakan APBD Depok tahun 2015 untuk pembebasan lahan Jalan Nangka.

Kerugian berasal karena pembebasan bidang tanah di RT3/1, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos seharusnya dibebankan kepada pengembang apartemen Green Lake View. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Depok selaku pelaksana justru menggunakan APBD Depok tahun 2015 untuk uang ganti rugi.

Uang ganti rugi diberikan setelah warga setuju memundurkan bangunan rumahnya enam meter dari Jalan Nangka, yang jadi akses masuk apartemen Green Lake View.(rub)

You may also read!

walikota depok bermasker putih

Mohammad Idris Ajukan Cuti Mulai 26 September

Mohammad Idris   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mohammad Idris yang kini menjadi Walikota Depok, akan bertarung pada Pemilihan

Read More...
PN pedagang pasar kemirimuka

Banyak Bansos di Depok, Bikin Harga Sembako di Pasar Turun

MELAYANI PEMBELI : Pedagang ikan melayani pembeli saat berada di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji. FOTO

Read More...
XL untuk pembelajaran

Belajar Online Tambah Seru? #KenapaNggak

  RADARDEPOK.COM - Masa pandemi membuat kita beradaptasi dengan banyak hal baru. Selain kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan

Read More...

Mobile Sliding Menu