DEPOK – Dugaan kasus korupsi perlebaran Jalan Nangka di Kecamatan Tapos senilai Rp10,7 miliar sudah diketahui Komisi Anti Rasuah. Kemarin, KPK secara gamblang  akan mengawasi proses hukum kasus korupsi yang menjerat mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI) dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto (HP).

“Setiap kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan setelah mereka keluarkan SPDP itu pasti dilaporkan ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, kemarin.

Laode mengatakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang. Selain itu sudah ada perjanjian kerja sama antara KPK, Kejaksaan dan kepolisian. “Secara otomatis KPK akan mensupervisi proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan mantan wali kota Depok,” kata dia.

Sementara, sudah beberapa hari ini Polresta Depok belum melakukan pemanggilan. Malah, polisi juga tidak mencekal terhadap dua pelaku dugaan korupsi. Buktinya, jajaran kantor Imigrasi kelas II Depok hingga kemarin belum menerima surat tembusan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Pusat terkait pencekalan Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto.

“Ini kan masalah hukum, seharusnya Polisi yang sedang menangani perkara melaporkan pencekalan, karena NMI sedang tersandung masalah hukum,” kata Kepala Imigrasi Kelas II Depok Dadan Gunawan.

Penetapan pencekalan NMI dan HP harus ada usulan dari instansi yang memiliki kewenangan yaitu Polri khsusunya Polres Depok. Karena, penetapan pencekalan terhadap seseorang tidak secara otomatis dilakukan pihak kantor Imigrasi kelas II Depok. Namun harus melalui proses pengajuan atau usulan dari yang memiliki kewenangan penyidikan. “Kami tentunya siap menerima tugas jika sudah ada surat tembusan dari Ditjen Imigrasi setelah adanya usulan pencekalan tersebut,” tuturnya.

Diketahui, paspor NMI sudah habis masa berlaku sejak Maret 2018, otomatis meski tidak ada pencekalan NMI tetap tidak bisa pergi keluar negeri. “Kalau masa berlaku passport NMI, kita harus cek data tepatnya,” tandas Dadan.(rub)