DEPOK – Hari jadi ke-19 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok, layaknya sebuah anak beranjak dewasa. Namun, tidak serta merta dewan yang menjadi perwakilan rakyat dapat duduk dengan manis tanpa dukungan masyarakat. Masih ada sejumlah catatan yang harus dibenahi DPRD Kota Depok untuk masyarakat.

Ketua LPM Kelurahan Cinangka, Suherman Firdaus mengatakan, anggota DPRD merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih masyarakat. Perwakilan masyarakat tersebut seharusnya memberikan ruang untuk kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik infrasturktur maupun sosial kemasyarakat.

“Namun masih ada sejumlah dewan yang belum maksimal dalam menjalankan tugas,” ujar Suherman kepada Radar Depok, kemarin.

Suherman melihat, masih ada sejumlah dewan yang bersikap ekslusif dan kurang menyerap aspirasi masyarakat. Dia memita, anggota DPRD Kota Depok lebih aktif bersosialisasi dengan masyarakat tanpa harus melihat golongan atau pilihan. Tidak hanya itu, masih ada sejumlah janji dewan yang belum terealisasi, berdasarkan kinerja sekitar 50 persen.

Suherman menginginkan, DPRD adalah lembaga perwakilan masyarakat yang harus memperjuangkan dan membawa aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Dia tidak ingin perwakilan rakyat yang duduk di DPRD Kota Depok hanya memikirkan kepentingan partai bukan masyarakat.

“Harus fokus sama masyarakat terlebih dahulu karena masyarakat yang memilih,” terang Suherman.

Hal senada juga dilontarkan Ketua LPM Kelurahan Serua, Dasuki mengungkapkan, anggota DPRD harus mampu mendengarkan masyarakat dan mendorong program pribadi maupun Pemkot Depok bersentuhan dengan masyarakat. Hal itu dikarenakan kepentingan masyarakat merupakan kepentingan umum yang harus direalisasikan.

“Banyak contoh pembangunan yang hingga saat ini belum direalisasikan karena kurang dorongan dari anggota dewan,” ucap Dasuki.

Dasuki membeberkan, contoh konkrit yakni pelebaran pertigaan Jalan Serua Raya dan Jalan Curug Raya yang bersentuhan langsung dengan Jalan Raya Ciputat-Parung, Pada Musrenbang tingkat kota kedua jalan tersebut akan dilakukan pembebasan untuk pelebaran pada tahu ini, sedangkan untuk realisasi pelebaran dan betonisasi akan dilaksanakan pada anggaran 2019. Namun pada kenyataannya belum ada gerakan pasti padahal sudah mendekati akhir tahun. Kalau realisasi pembebasan belum juga dilaksanakan, pelebaran dan betonisasi juga akan tidak jalan, dan ini harus menjadi perhatian dewan.

Dapat dilihat, lanjut Dasuki hampir disetiap jam sibuk di dua pertigaan jalan tersebut akan terjadi kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Dia menyakini, apabila realisasi tersebut dilaksanakan, dipastikan tidak akan terjadi kemacetan yang cukup panjang dan dapat mengurai kemacetan.

“Itu salah satu contoh yang harus anggota dewan berani dorong untuk direalisasikan,” tutup Dasuki. (dic)