AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK TAK ADA AKTIFITAS : Kondisi terkini yang tadinya ruangan Harry Prihanto, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, salah satu tersangka korupsi dan saat ini juga masih aktif sebagai ASN di Gedung Balaikota Depok, Jumat (31/8).
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
TAK ADA AKTIFITAS : Kondisi terkini yang tadinya ruangan Harry Prihanto, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, salah satu tersangka korupsi dan saat ini juga masih aktif sebagai ASN di Gedung Balaikota Depok, Jumat (31/8).

DEPOK – Rutinitas mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail salat lima waktu di Masjid Darussalam, Komplek Perumahan Tugu Asri, Kelurahan Tugu, Cimanggis tak tampak selama tiga hari ini. Hingga kemarin ketika Salat Jumat pun, walikota yang mencetuskan One Day No Rice (ODNR) ini tidak ada.

Pantauan Radar Depok, di pintu keluar masuk masjid, terduga tersangka rasuah Jalan Nangka Kelurahan Curug, Cimanggis. Tidak terdeteksi diantara ratusan jamaah, yang baru saja selesai melaksanakan Salat Jumat.

Sambil merapihkan meja yang ada di halaman masjid. Kepada Harian Radar Depok, salah seorang pengurus Masjid Darussalam, Edi menyebutkan, Nur Mahmudi Ismail sudah sejak tiga hari belakangan tidak pernah datang ke masjid. Padahal, terang Edi, Nur Mahmudi tidak pernah absen untuk melakukan salat lima waktu, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan di masjid tersebut.

“Pak Nur Mahmudi gak ikut Jumatan, udah dari Rabu kemarin gak datang kesini. Biasanya dari Salat Subuh udah datang kesini,“ ungkap pria yang berprofesi sebagai Marbot Masjid Darussalam tersebut.

Masih disekitaran Komplek Perumahan Tugu Asri. Satpam komplek berkacamata ini mengaku, tidak melihat Nur Mahmudi melintas dari posnya sejak pagi hari.

“Saya mulai jaga dari jam 7 pagi, tapi gak ngelihat beliau lewat,” tutur dia.

Pria bertumbuh sintal itu mengungkapkan, dua orang anggota Polresta Depok juga datang hendak menemui Nur Mahmudi di kediamanya di Blok A4/9, untuk memberikan surat panggilan polisi, namun tak juga dapat menemui Nur Mahmudi. “Tadi ada orang polres datang dua orang, katanya mau ngasih surat panggilan tapi gak ketemu,” sambungnya.

Dia juga menuturkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari rekan sesama kerjanya. Dua hari yang lalu rekanya sempat melihat Nur Mahmudi, menaiki sebuah mobil berplat nomor milik kepolisian. “Saya kemarin libur, tapi kata teman saya pak Nur Mahmudi dibawa pake mobil tapi platnya kaya punya polisi. Gak tau mau diperiksa di Polres atau dimana,” ujarnya.

INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK
TERPARKIR RAPIH : Tiga unit mobil terparkir di rumah Nur Mahmudi dan rumah tampak sepi dan tertutup rapat.

Sementara di kediaman Nur Mahmudi, suasana hening menyelimuti sekitar kediamanya. Hanya ada tiga unit mobil terparkir dan sebuah sepeda. Ketika ketuk pintu, tak ada yang merespon. Namun, setelah berulang kali. Muncul seorang pria muda dari sebuah pos penjagaan di sebelah rumah Nur Mahmudi. Faris mengaku, sebagai penjaga rumah tersebut.

Ketika ditanyai keberadaan Nur Mahmudi, Faris tidak menjawab secara pasti dimana keberadaanya. Hanya saja, dia mengatakan diperintah oleh Nur Mahmudi dan keluarganya, jika ada yang menanyakan keberadaan Nur Mahmudi, dia harus mengatakan Nur Mahmudi sedang Istirahat. “Kata bapak, kalau ada yang nanya bilang sedang istirahat, anaknya juga nyuruh begitu. Saya disuruh via telepon,” terangnya.

Hilangnya Nur Mahmudi Ismail juga terjadi pada diri Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Sekda Depok periode 1 Juli 2015 hingga 25 Juli 2017 ini, tidak ada diruangan Lantai II Balaikota. Malah tempat ruangan kerja sedang direnovasi.

“Dipindahkan ruang kerjanya di lantai dua gak tahu di mana. Pak Harry beberapa hari ini juga belum terlihat,” kata ASN Depok berambut kelimis itu.

Kepada Radar Depok, pegawai lain mengaku melihat Harry Prianto pada Senin (27/8). “Terakhir lihat Senin di minggu ini, sekarang udah gak lihat lagi,” kata dia.

Terpisah, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, Harry Prihanto masih ASN di Pemkot Depok. Tentunya bakal dinonjobkan jika penyidikannya selesai dan telah mendekati proses persidangan.

“Namun tidak serta merta pegawai yang diduga terlibat kasus tersebut di nonjobkan. Tapi harus melalui rapat Badan Pertimbangan, Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok terlebih dahulu, ” kata Walikota Depok Mohammad Idris usai peresmian Masjid RSUD Depok, Jumat (31/8).

Ini dimaksudkan agar pegawai tersebut dapat fokus menghadapi permasalahan hukum. Pihaknya, akan terus memantau perkembangan proses hukum dan penyidikan yang tebgah berlangsung di Polres Depok.

Sedangkan untuk mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang masih menjadi ASN di BPPT diserahkan ke pemerintah pusat prosesnya.

Kaitan masalah pembebasan lahan untuk Jalan Raya Nangka, yang programnya dilakukan sejak tahun 2013 dan berlanjut tahun 2016. Menurut Idris, kelanjutan proyek tersebut memang langsung dia dihentikan sejak tahun anggaran 2017 lalu. “Lanjutan kegiatan di situ saya stop pada 2017 karena sedang dalam penyelidikan dugaan korupsi oleh Polres Depok,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota (BKPSDM) Depok, Supian Suri menyebutkan, Harry Prihanto yang kini menjabat staf ahli pemerintah Kota Depok. Diketahui masih berkantor dan aktif sebagai PNS.

Menurutnya, belum ada landasan pihaknya untuk memberhentikan Harry walaupun sudah menyandang status tersangka. Pasalnya, dalam PP no 11 tahun 2017, PNs bisa diberhentikan jika berstatus tersangka dan ditahan. “Pada kondisi ini kami belum ada landasan untuk memberhentikan,” ungkap Supian Suri, Jumat (31/8).

Pemkot Depok, Lanjut Supian akan memberikan pendampingan hukum. Sedangkan untuk membahas status jabayan Harry, pihaknya akan melakukan rapat dengsn Baperjakat yang dipimpin oleh Sekda Hardiono. “Pekan depan kami akan menggelar rapat. Dari hasil rapat inilah yang digunakan keputusan oleh walikota,” tegasnya.

Mengenai langkah hukum, akan diserahkan pada bagian hukum. Mengenai materi pendamping pihaknya tidak dapat menjelaskan. “Itu ada pada ranah di bagian hukum. Kalau kami lebih pada kerangka mengenai status jabatan beliau sebagai staf ahli,” paparnya.

Dari GDC, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Sufari mengatakan, sudah menerima dua Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). “SPDP dikirimkan seminggu yang lalu, tapi saya lupa tepatnya kapan,” kata Sufari kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Pihaknya juga mengatakan, telah mempersiapkan jaksa untuk menangani kasus tersebut, namun dia belum mau buka suara terkait siapa yang akan mendampingi kasus tersebut.  Sejauh ini, kejaksaan masih menunggu hasil perkembangan penyidikan, dan penyerahan berkas perkara. “Kita juga masih menunggu hasil perkembangan poenyidikan untuk selanjutnya menyerahkan berkas perkara,” beber pria berkumis ini.

Sementara dia mengatakan, pada tahun 2015 belum ada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), sehingga pada saat itu pihak kejaksaan tidak melakukan rekomendasi terhadap pengerjaan Jalan Nangka.  “Pada saat perencanaan saya belum disini, jadi setahu saya itu belum ada kerjasama dan rekomendasi dari Kejari Depok,” tandasnya.

Perlu diketahui, Eks Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, dan Mantan Sekda Depok Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus kemarin. Keduanya dituding terlibat dalam korupsi yang merugikan negara Rp10,7 Miliar, untuk pelebaran Jalan Nangka tahun 2015.(dra/rub/irw)