AHMAD FACHRI/RADAR DEPOK MENJELASKAN: Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan perihal lapangan pekerjaan di Jawa Barat, usai menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah bersama Presiden RI Joko Widodo di Lapangan RRI, Kamis (27/9).
AHMAD FACHRI/RADAR DEPOK
MENJELASKAN: Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan perihal lapangan pekerjaan di Jawa Barat, usai menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah bersama Presiden RI Joko Widodo di Lapangan RRI, Kamis (27/9).

DEPOK – Angka pengangguran di Kota Depok masih terbilang cukup banyak. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan jumlah pengangguran di Depok masih sekitar 72 ribu orang. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan terakhir pada 2015.

“Setiap tahun kan ada penyerapan terus, mudah-mudahan bisa berkurang,” ucap Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok, Diah Sadiah kepada Radar Depok, kemarin.

Di tahun 2017, kata Diah, tenaga kerja yang terserap diperkirakan 6 ribu. Penyerapan itu merupakan hasil dari upaya Pemkot Depok dalam mengatasi pengangguran melalui pembukaan bursa kerja sebanyak dua kali.

Sedangkan penyerapan tenaga kerja lain dilakukan perusahaan-perusahaan yang langsung melakukan rekrutmen. “Belum bisa memastikan angka pengangguran terbaru karena belum adanya penghitungan resmi,” ucap Diah.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), UU Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar kini tengah berupaya untuk penerapan tenaga kerja yang lebih maksimal.

Menurut Uu, pembangunan ekonomi di setiap wilayah Jawa Barat tidak sama, terutama pada daerah tiang penyangga ibu kota. Sehingga pemerataan tenaga kerja harus dimaksimalkan.

“Kita akan terapkan sesuai dengan kondisi wilayah lain, seperti Depok dan Bekasi, itu kan banyak tenaga kerja. Sedangkan ketika disurvei, masyarakat katanya menginginkan pembukaan lapangan kerja,” Ucap Uu di Lapangan RRI, Kecamatan Sukmajaya, Kamis (27/9).

Uu menuturkan, yang paling penting adalah bagaimana mengubah pandangan masyarakat mengenai bidang pekerjaan. Di mana sebuah profesi dilihat dari ijazah keilmuan.

“Paradigma anak-anak sekolah harus dirubah jangan selalu berpikir sebuah pekerjaan, harus selalu sama dengan ijazah. Nantinya malahan sewaktu ada lapangan pekerjaan dia tidak mau karena latar belakang pendidikannya beda. Akhirnya ya menganggur,” kata wakil Ridwan Kamil ini.

Untuk itu, Uu menyatakan harus ada perubahan kurikulum di tingkat SMA dan SMK yang merupakan kewenangan dari provinsi. Maksud perubahan ini, jelas politikus PPP, pelajar dibawa untuk mengenal hal-hal baru sehingga siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

“Saat keluar sekolah nanti ilmunya bisa digunakan. Contoh dalam otomotif, jangan belajar bagaimana mereparasi mobil tahun 80-an. Harus pakai sistem yang sekarang, contoh pemakaian injeksi, peralatan modern. Nantinya ketika mereka keluar sekolah ada keahlian lain yang bisa dimanfaatkan,” sambungnya.

Uu melanjutkan, kedepan Pemprov Jabar akan berusaha menyusun program lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini mencakup ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tandas Uu. (irw)