Bawaslu Depok for Radar MULAI BERTUGAS: Ketua dan Komisioner Bawaslu Kota Depok sedang foto usai mengikuti Bimtek di IPDN, Jatinangor, Bandung.
RICKY/RADAR DEPOK
KOMPAK: Ketua dan Komisioner Bawaslu Kota Depok sedang foto usai mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Soliditas di IPDN, Jatinangor, Sumedang.

DEPOK – Bawaslu Kota Depok meminta KPU Kota Depok untuk mencermati dan mencarikan solusi terkait data warga yang belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti mendata pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau warga yang berkonflik secara kependudukan.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat dijumpai Radar Depok di di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, di Graha Kartini Jalan Raya Citayam Nomor 45 Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung, Kamis (6/9).

“Saat ini yang masih kita proses ini data pemilih di lapas, karena data di lapas sifatnya fluktuatif, kemudian datanya bersifat terbatas, karena lapas datanya tidak seperti di lingkungan umum yang dengan mudah didapat, membutuhkan perekaman ktp-el bagi yang belum dan kroscek ulang lagi terhadap yang mungkin sudah direkam,” tutur Dede.

Dede yang menjabat Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok ini melanjutkan, data yang ada butuh sinkronisasi data, dan untuk melakukan perekaman dan mendata di lapas, melibatkan pengelola lapas yang untuk masuk melalui tahapan birokrasi dan aturan yang telah ditetapkan.

“Kita tidak bisa masuk-masuk saja, kita butuh waktu, butuh koordinasi dan kerjasama dari seluruh pihak. Kami pun sudah menyampaikan berulang-ulang ke KPU, Disdukcapil dan lapas, di Pilgub Jabar 2018 kemarin sudah bagus kerjasamanya, ini perlu diulang, agar seluruh lapisan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menggunakan hak suaranya,” papar Dede.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok juga menyoroti terkait pemilih yang masih berkonflik secara kependudukan, seperti di wilayah RRI. Menurutnya, hal tersebut juga harus ada solusi konkrit dari KPU, bagaimana memfasilitasi warga yang secara administrasi kependudukan tidak bisa difasilitasi atau masih bermasalah.

“Di wilayah itu, lahan tersebut sebenarnya perlu diperjelas peruntukan dan kepemilikannya, secara domisili warga tersebut masih tanda tanya,” terang Dede.

Namun, sambung Dede, warga tersebut juga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih. Bahkan, saat pleno DPT untuk Pemilu 2019 kemarin pun, pihaknya menanyakan langkah dan solusi dari KPU untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Itu yang harus dijawab KPU bagaimana mereka menfasilitasi warga, apakah menyurati warga untuk segera melapor ke daerah asalnya, kan banyak cara untuk ditempuh, kami menunggu langkah konkrit dari KPU,” ucap Dede. (cky)