Bernhard, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok
Bernhard, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok

DEPOK – Dinilai mengganggu neraca daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui penghapusan pituang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp91 miliar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang digelar DI Gedung DPRD Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Jumat (31/8) .

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Bernhard menjelaskan, piutang yang dihapuskan Rp91 miliar lebih dari tahun 2005-2011. Dihapusnya piutang itu karena mengganggu neraca daerah.

“Hal itu kemudian didasari oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 55 Tahun 2017,” kata Bernhard saat diwawancara Radar Depok.

Legislator dari Partai Hanura ini merinci, ada sebanyak 236.750 objek pajak yang dihapus, dimana sejak 2005-2011 yang tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, tidak bisa dibukukan dan hanya berupa catatan dan tidak pernah diterima secara riil uangnya.

“Karena ini mengganggu mekanisme neraca daerah, maka dihapuskan. Mekanisme penghapusan itu harus melalui DPRD karena di atas Rp5 miliar,” tegas Bernhard.

Kendati demikian, Bernhard kembali merinci, yang dihapuskan merupakan nilainya. Sementara, tentang hak tagihnya akan tetap menjadi tanggungjawab wajib pajak. Untuk itu, nilai tagih yang melekat dengan wajib pajak tidak dihapus, kecuali dari 2005-2011 itu sudah dihapus.

“Tapi ketika nanti ketemu wajib pajaknya, maka masih bisa ditagih,” kata Bernhard.

Penghapusan piutang PBB tersebut, Bernhard menambahkan, juga atas rekomendasi BPK tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Sebab, jika tidak dihapus akan mengganggu neraca daerah hasil audit BPK, karenannya pihaknya mencari dasar hukumnya.

“Ada UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan UU Pajak. Karena dahulu UU 12 Tahun 1985 yang menyangkut pajak masih rezim pusat, namun dengan otonomi daerah dikeluarkanlah UU No 28 Tahun 2009. Kalau dulu penghapusan itu ada tapi oleh pusat,” ucap Bernhard. (cky)