RICKY/RADARDEPOK BERSYUKUR : Warga melakukan sujud syukur di pelataran PN Kota Depok, karena menang dalam sidang gugatan pembebasan lahan Tol Cijago sambil disaksikan kuasa hukumnya, Mukhlis Effendi kemarin.
JUNIOR/RADAR DEPOK
BERSYUKUR : Warga melakukan sujud syukur di pelataran PN Kota Depok, karena menang dalam sidang gugatan pembebasan lahan Tol Cijago sambil disaksikan kuasa hukumnya, Mukhlis Effendi.

DEPOK Warga Kelurahan Kemirimuka yang terkena imbas pembangunan Tol Cinere – Jagorawi (Cijago) Seksi II, berencana mengirim surat somasi kepada Kementerian PUPR.

Kuasa hukum warga, Mukhlis Effendi tak menampik hal tersebut. Langkah tersebut terpaksa dilakukan guna menindaklanjuti informasi yang menyatakan bila P2T dan PUPR akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Senin (23/7).

Saat itu, menjelis hakim mengabulkan gugatan warga atas ganti rugi lahan dan bangunan yang terkena imbas pembuatan tol. Mengabulkan gugatan yang besarnya Rp5 jutaan dari luas tanah 6.600 meter persegi, atau sama dengan Rp33 miliar lebih.

Nah, Mukhlis yang notabene kuasa hukum bagi pemilik 34 bidang tanah, kini justru menyayangkan dengan informasi banding yang dilakukan P2T ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat.

“Kita sudah melakukan proses hukum di PN Depok tentang kepemilikan. Kita sudah lengkapi saksi. Kita sudah lengkapi dokumen tentang hak kepemilikan. Kita sudah sama-sama survey titik lokasinya atau yang disebut Persidangan Setempat (PS). Dan ini sudah diputus hakim, bahwa untuk segera dibayarkan,” ungkap Mukhlis kepada Radar Depok, kemarin.

Selain langkah somasi, dirinya juga akan mempelajari jalur pidana, tentang penyerobotan tanah tanpa seizing pemilik. Ia mengatakan, sudah dibuktikan di PN Depok bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat. Harusnya tinggal dibayar saja.

Ia menuturkan, masih dari putusan pengadilan, memerintahkan agar BPN mempersiapkan berkas administrasi tanah milik kliennya. “Tidak ada sengketa antara klien kami dengan BPN. Seharusnya BPN menerima dan menjalankan saja putusan tersebut, karena BPN sama sekali tidak dirugikan.

Dirinya mengaku kasihan kepada warga yang sudah hampir sembilan tahun menunggu pembayaran, kini justri ada informasi banding.

“Kami berencana mau kirim somasi ke PUPR, karena mereka yang menggunakan lahan,” pungkasnya. (jun)