AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERMASALAH: Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Pada kasus pelebaran Jalan Nangka ini, pihak kepolisian telah melayangkan surat pemangilan kepada dua tersangka yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERMASALAH: Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Pada kasus pelebaran Jalan Nangka ini, pihak kepolisian telah melayangkan surat pemangilan kepada dua tersangka yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto.

DEPOK – Keterangan Nur Mahmudi Ismail (NMI) untuk membongkar siapa saja yang ikut bancakan dalam Jalan Nangka Gate. ‘Kicauan’ NMI sangat dibutuhkan, karena untuk melakukan korupsi dengan nilai besar kemungkinan dilakukan secara bersama-sama.

Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof Dr Asep Warlan Yusuf mengatakan, biasanya dalam melakukan korupsi pejabat eksekutif tidak hanya melakukan seorang diri, kemungkinan besar akan menyeret nama lain.

“Meski NMI belum terbukti, tapi yang jelas korupsi Jalan Nangka kemungkinan besar dilakukan secara berjamaah,” kata Prof Asep Warlan.

Dia mengatakan keterangan NMI sangat dibutuhkan, sehingga permasalahan Korupsi yang ada di Jalan Nangka bisa terungkap. “NMI harus kooperatif, harus cerita siapa saja yang terlibat,” kata Asep Warlan.

Menurutnya, pengakuan NMI bisa saja meringankan putusan pengadilan, karena NMI mau membongkar siapa saja yang terlibat untuk meloloskan APBD Kota Depok sampai Rp10,7 miliar.

Untuk menggunakan anggaran eksekutif sebelumnya pasti telah melakukan koordinasi dengan legislative, tinggal ditelusuri saja siapa actor intelektualnya. “Pasti ada komunikasi sebelum menentukan anggaran yang akan digunakan, sekarang tinggal tunggu NMI ‘berkicau’,” kata Asep Warlan.

Sementara itu, NMI tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan dan pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, diancam dengan jeratan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi.

Tidak tanggung-tanggung, dalam pasal tersebut, pendiri Partai Keadilan itu terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kapolresta Depok, Kombes Didik Sugiarto mengungkapkan, jeratan pasal yang dikenakan terhadap tersangka atas kasus ini adalah pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3.

Adapun bunyi pada Pasal 2 ialah, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun, dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta, dan paling banyak Rp1 miliar.

“Iya ancaman yang kami kenakan pasal dua ayat satu juncto pasal tiga,” kata Didik pada wartawan, kemarin di Polresta Depok.

Sedangkan Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya, karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar.

“Saat ini penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap saudara NMI dan HP untuk pemeriksaan kepada keduanya. Ada yang dijadwalkan pada hari Rabu (5/9), ada yang Kamis (6/9). Nanti kami tentunya menunggu apakah mereka memenuhi panggilan atau tidak,” kata Didik.

Diketahui, penyelidikan dimulai sejak November 2017. Saat ini pihaknya juga sudah melakukan pencekalan terhadap kedua tersangka. Dijadwalkan pula pekan ini keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“NMI bisa saja tanggal 5 atau HP tanggal enam nanti kami tentunya menunggu apakah panggilan sudah dilayangkan apakah memenuhi atau tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Depok telah menerima menerima dua berkas surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Harry Prihanto. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelebaran Jakan Nangka yang merugikan negara Rp10,7 miliar.

“Kami telah menerima dua berkas SPDP atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Harry Prihanto,” kata Kepala Kejari Depok, Sufari, Selasa (4/9).

Langkah selanjutnya adalah pihaknya akan mengikuti proses perkembangan kasus untuk selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas tahap satu. Untuk perkembangan kasusnya sendiri pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk menanyakan progresnya.

“Selama belum tahap satu, artinya ini masih kewenangan penyidik Polri dalam hal ini Polres. Nanti setelah 30 hari, barulah kami tanyakan lagi perkembangannya,” ungkapnya.

Diketahui bahwa kedua tersangka itu diduga telah merugikan negara miliaran rupiah untuk pelebaran Jalan Nangka. Pelebaran jalan tersebut sudah dibebankan pada swasta. Namun dalam penyelidikan diketahui ada penggelontoran dana untuk pelebaran jalan tersebut di tahun 2015. (irw/rub/mco)