INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK ILMU: Suasana penyuluhan hukum di Kecamatan Tapos diberikan Bagian Hukum Setda Depok, kemarin.
INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
ILMU: Suasana penyuluhan hukum di Kecamatan Tapos diberikan Bagian Hukum Setda Depok, kemarin.

DEPOK – Pentingnya pemahaman hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekertariat Daerah (Setda) Kota Depok melalui Bagian Hukumnya memberikan penyuluhan hukum kepada 50 ASN di jajaraan Kecamatan Tapos agar ASN di sana paham dan mengerti akan kaidah–kaidah hukum yang melekat dalam setiap tugasnya.

“Tujuan kegiatan penyuluhan hukum adalah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan perundangan,” tutur Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Depok, Saviadona Tri usai kegiatan tersebut, Kamis (11/10).

Dikatakannya, materi yang diberikan lewat penyuluhan tersebut sangat beragam. Diantaranya, perlindungan anak dan ketahanan keluarga, internet sehat, dan pemahaman terkait Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Penyuluhan hukum ini rutin kami lakukan ke kecamatan, kelurahan dan sekolah. Dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Tapos, Hasanuddin mengapresiasi dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, penyuluhan hukum perlu untuk terus diberikan kepada masyarakat dan ASN sehingga semakin meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

“Dengan adanya penyuluhan hukum ini seluruh ASN yang berada di Kecamatan Tapos diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai wewenangnya dan tidak melanggar peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, selain ASN, kegiatan penyuluhan tersebut juga diikuti oleh mitra pemerintah lainnya. Antara lain Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Tapos dan para kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Kami jadi lebih memahami lagi apa hukum itu, dan dengan penyuluhan ini kami juga bisa mengimplementasikan produk-produk hukum yang ada di Kota Depok ke masyarakat,” tutupnya. (dra)