AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK PEMBANGUNAN TOD PONDOK CINA : Suasana pembangunan proyek TOD Pondok Cina, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji yang sampai ini masih dikebut penyelesaiannya.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PEMBANGUNAN TOD PONDOK CINA : Suasana pembangunan proyek TOD Pondok Cina, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji yang sampai ini masih dikebut penyelesaiannya.

DEPOK – Nah-nah, bangunan yang nantinya menjulang tinggi dekat Stasiun Pondok Cina (Pocin), ternyata dinilai bukan Transit oriented development (TOD). Proyek yang diresmikan Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Rini Soemarno, Senin (2/10/2017) hanya hunian vertikal. Harga jualnya pun terlampau mahal.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menjelaskan, yang dimaksud dengan TOD adalah bangunan yang berada di pusat kota dengan fasilitas yang lengkap. Sehingga penghuni tidak perlu memiliki kendaraan pribadi, jadi tidak perlu ada tempat parkir.

“TOD itu harusnya berada di kawasan pusat kota, bukan di pinggir kota dan bukan hanya dilintasi satu moda transportasi,” kata Djoko kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, ada 8 prinsip utama dari TOD Standard yang wajib ada. Yaitu, seluruh ruas jalan di dalam area TOD mendukung berjalan kaki yang aman dan lengkap, terlindungi dari matahari dan hujan. Termasuk akses langsung jalan kaki ke setiap gedung. Menyediakan fasilitas bersepeda, jaringan infrastruktur bersepeda tersedia lengkap dan aman (terproteksi dari kendaran bermotor), mulai dari akses menuju jalur sepeda hingga parkir sepeda yang tersedia dalam jumlah cukup.

Kemudian, menghubungkan antara rute pejalan kaki dan bersepeda pendek (lebih pendek dari rute kendaraan bermotor), langsung dan bervariasi, termasuk peniadaan pagar dan perimeter wall. Transit, atau angkutan umum, stasiun angkutan umum massal dalam jangkauan berjalan kaki.

TOD juga, kata dia dibutuhkan pembauran tata guna lahan mixed use atau kawasan hunian yang menyatukan berbagai fungsi, baik untuk permukiman dan non permukiman. Setidaknya dalam satu blok atau bersebelahan. Dengan demikian jarak berjalan kaki menjadi lebih pendek, termasuk menuju ke ruang publik.

Kepadatan permukiman dan non permukiman yang tinggi mendukung angkutan berkualitas tinggi, pelayanan lokal, dan aktivitas ruang publik. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa semua penduduk memiliki akses terhadap transportasi publik tersebut.

Merapatkan, fokus pembangunan pada area yang telah terbangun, bukan daerah pinggiran, sehingga lebih banyak rute angkutan umum melayani area TOD. Dengan begitu, penduduk dalam kawasan maupun luar kawasan dapat tinggal berdekatan dengan sekolah, kantor, pusat jasa yang tentunya akan mengurangi kemacetan lalu lintas.

Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dengan mengurangi lahan yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Disarankan luas total lahan parkir yang disediakan (termasuk gedung parkir dan basement) tidak boleh melebihi 35% dari luas total hunian.

“Maka langkah untuk menata ulang kawasan di sekitar koridor angkutan massal adalah dengan memperkecil ukuran blok bangunan, fasilitas pejalan kaki menerus, lajur dan parkir sepeda, tingkat kepadatan, mix use atau mix income development, batasi akses driveway, batasi jumlah parkir gedung, dan ciptakan kawasan yang padat jaringan pejalan kaki,” tegas Djoko.

Selain itu lanjutnya, pengembang kawasan TOD juga harus menyediakan hunian terjangkau, karena hunian terjangkau merupakan elemen penting dalam inclusive TOD.

Sementara itu, saat Radar Depok mengunjungi kantor pemasaran TOD Indonesia di Jalan Juanda Depok, sudah dilakukan jual beli unit hunian Mahata Margonda yang di klaim sebagai TOD.

Salah satu agen penjualan hunian Prasada Mahata Margonda Tower I, Tati menyebutkan, terdapat tiga tipe yang dijual di Prasada Mahata Margonda. “Ada tipe studio, tipe satu kamar, dan tipe dua kamar,” kata Tati kepada Radar Depok.

Dia mengatakan, tipe studio pihaknya, menjual dengan harga sekitar Rp450 jutaan, tipe satu kamar Rp670 jutaan, dan tipe dua kamar Rp850 jutaan. “Harga berbeda tergantung dengan posisi dan letak bangunan,” ujar.

Sementara jauh sebelumnya, Senin (2/10/2017) lalu, Perum Perumnas dan PT KAI bekerja sama dalam pembangunan rumah susun dengan konsep TOD di Stasiun Pondok Cina. Kerja sama kedua BUMN ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya Perum Perumnas dan PT KAI juga bekerja sama dalam pembangunan TOD Tanjung Barat.

Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo mengatakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno meminta agar 30 persen dari total hunian rusun TOD Pondok Cina ini diperuntukkan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Atas petunjuk Ibu Menteri (Menteri BUMN, Rini Soemarno), kami siap laksanakan bahwa untuk MBR di sini harus 30 persen,” ungkapnya di acara Groundbreaking Pembangunan TOD Stasiun Pondok Cina, Senin (2/10/2017).

Selain itu, Menteri Rini juga meminta agar harga yang dibanderol tidak mahal, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses pada kepemilikan hunian yang nyaman, berkualitas, dan murah.

“Kemudian juga atas petunjuk ibu Menteri (Rini) harga harus diturunkan satu meter persegi harus Rp 7 juta. Kami siap lakukan,” katanya.

Untuk itu, Bambang mengatakan, akan memperhatikan betul pembeli khususnya hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Harga unitnya mulai dari Rp 224 juta dengan luasan 32 meter perseg.
“Kita cek benar tidak ini orang miskin supaya rumah ini benar benar jatuh kepada orang yang berhak,” tegasnya.

Untuk diketahui, TOD Stasiun Pondok Cina dibangun di atas lahan seluas 2,7 hektar dengan jumlah investasi sebesar Rp 1,45 triliun. Nantinya akan disiapkan 3.440 hunian dengan ukuran 32 maunpun 42 yang terbagi dalam empat buah tower.

“Kami harapkan pemasaran akan sangat bagus, melihat penasaran TOD yang pertama di Tanjung Barat dari 1.232 unit, pendaftarnya 115 persen. Jadi over sekali,” pungkas .(rub)