Ketua KONI Kota Depok, Amri Yusra
Ketua KONI Kota Depok, Amri Yusra

”Bentuk pertanggung jawabannya berupa laporan hasil kegiatan dan laporan keuangan penyerapan dana stimulan dari KONI,”

DEPOK – Usai pelaksanaan Porda 2018, KONI Kota Depok meminta pengurus 39 cabang (pengcab) olahraga yang berlaga di Porda 2018 untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berisi evaluasi hasil pertandingan dan laporan penyerapan anggaran yang diberikan KONI Kota Depok.

Namun, terhitung pada Selasa (23/10), baru 16 pengcab yang melaporkan evaluasi hasil pertandingan. Bahkan, baru ada dua pengcab yang menyerahkan laporan penyerapan anggaran. Yakni, pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kota Depok dan pengurus Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kota Depok.

Ketua KONI Kota Depok, Amri Yusra menegaskan bahwa LPJ adalah bentuk pertanggung jawaban para pengurus cabang olahraga atas hasil pembinaan atletnya, sekaligus wujud tanggung jawab mereka atas kepercayaan yang diberikan Kota Depok melalui KONI.

”Bentuk pertanggung jawabannya berupa laporan hasil kegiatan dan laporan keuangan penyerapan dana stimulan dari KONI,” ujar Amri kepada Harian Radar Depok, Selasa (23/10).

Mengumpulkan LPJ sudah menjadi kewajiban pengcab setiap melaksanakan kegiatan. Amri menilai, umumnya, para pengcab memberikan respon positif dengan menyerahkan laporan dengan lampiran kwitansi dan bukti pembayaran. ”Dengan begitu, arus keuangan dapat tercatat di pembukuan, lengkap dengan buktinya,” imbuh Amri.

Amri mengaku maklum bila ada pengcab yang terhambat menyerahkan evaluasi pertandinganlantaran harus menunggu hasil resmi yang belum dikeluarkan oleh beberapa panitia pelaksana (panpel) pertandingan cabang olahraga Porda 2018.

Namun, Amri menyayangkan bila ada pengcab yang belum menyerahkan laporan penyerapan anggaran. Sebab, laporan tersebut harusnya dapat segera dibuat, tanpa menunggu hasil pertandingan dari panpel.

”Karena laporan keuangan ini berkaitan dengan tehnis. Misalnya, besaran uang saku atlet, jumlah konsumsi dan tarif sewa kendaraan yang seharusnya bisa dilengkapi sendiri,” terang Amri.

Meskipun enggan menjawab adakah keterkaitan antara penyerahan LPJ dengan proses pencairan uang kadeudeuh, Amri tetap berharap para pengcab segera menunaikan tanggung jawabnya. Sebab, KONI juga harus membuat LPJ berdasarkan laporan dari pengcab.

”Laporan KONI akan diperiksa oleh inspektorat dan BPK. Jadi kita harus rapi dan tepat waktu dalam penyusunannya,” pungkas Amri. (mg2)