SANI/RADAR DEPOK PENCEGAHAN: Dinas Pendidikan Kota Depok bersama Satgas Saber Pungli menggerakan stop pungli dengan menyasar perwakilan K3S di setiap kecamatan, kemarin, di ruang rapat Disdik Kota Depok lantai 4, Balaikota Depok.
SANI/RADAR DEPOK
PENCEGAHAN: Dinas Pendidikan Kota Depok bersama Satgas Saber Pungli menggerakan stop pungli dengan menyasar perwakilan K3S di setiap kecamatan, kemarin, di ruang rapat Disdik Kota Depok lantai 4, Balaikota Depok.

DEPOK – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok bekerja sama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menggelorakan gerakan stop pungli. Kegiatan ini menyasar pejabat di lingkup Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dari setiap kecamatan.

Sekretaris Disdik Kota Depok, Tinte Rosmiati mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Disdik demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah. Guna mencapai tujuan itu, perlu ditopang oleh perangkat daerah yang bersih dari tindakan pungli dan korupsi.

“Dengan sosialisasi ini, tentunya kita semakin paham tentang hal-hal yang terkategori pungli. Kedepannya, tindakan yang merugikan bisa dihindari oleh semua unsur keluarga besar Disdik Depok, khususnya di sekolah-sekolah,” katanya kepada Radar Depok.

Bertempat di ruang rapat Disdik Kota Depok lantai 4, Balaikota Depok. Acara tersebut turut dihadiri puluhan kepala sekolah SD dan SMP. Serta Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hukum Polresta Depok, Iptu Sukasto yang menyampaikan materi.

Dia menuturkan, pungli merupakan pengenaan biaya di tempat di luar aturan. Maksudnya adalah memungut biaya secara paksa kepada pihak lain termasuk perbuatan pidana. Sarannya, pungli harus segera dihapuskan, khususnya di sekolah.

“Ada tiga alasan mengapa pungli harus dihapuskan. Yaitu Mengganggu dan memberatkan masyarakat, mempengaruhi iklim investasi karena biaya menjadi lebih tinggi, dan menurunkan wibawa hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tuturnya.

Sukasto menerangkan, keberadaan Satgas Saber Pungli ini merujuk pada Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016. Di dalamnya, terdapat empat sub unit pelaksana pemberantasan pungli. Yakni,  Kelompok Kerja (Pokja) Intelejen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi.

“Sosialisasi stop pungli termasuk pada Pokja Pencegahan. Diharapkan dengan dimaksimalkannya kegiatan semacam ini, tentu langkah positif mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tutup Sukasto. (san)