RICKY/RADAR DEPOK AUDIENSI : Anggota DPRD Jabar, Imam Budi Hartono saat menerima audiensi dari perwakilan FHNP Jabar di kediamannya, GDC Kecamatan Cilodong.
RICKY/RADAR DEPOK
AUDIENSI : Anggota DPRD Jabar, Imam Budi Hartono saat menerima audiensi dari perwakilan FHNP Jabar di kediamannya, GDC Kecamatan Cilodong.

Sebagai Anggota DPRD Jabar, Imam Budi Hartono menjadi wakil rakyat untuk warga, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, yakni Kota Depok dan Kota Bekasi. Tidak hanya di ruang kerjanya di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, tetapi politikus PKS ini mau menerima audiensi warga atau perkumpulan di kediamannya yang beralamat di Grand Depok City (GDC), Kecamatan Cilodong.

Laporan : Ricky Juliansyah

Halaman samping kediaman Imam Budi Hartono tidak hanya asri, tetapi juga cukup luas untuk menerima tamu, baik keluarga, kerabat atau masyarakat yang ingin audiensi guna menyampaikan aspirasi kepada politikus PKS tersebut.

Beralaskan rumput, kursi dan meja yang sudah tersedia di taman samping rumah dewan yang lihai menciptakan lagu dan concern terhadap pemuda ini, beberapa orang perwakilan Forum Guru Non PNS (FGNP) Jabar, khususnya mereka yang menjadi pengurus dan perwakilan dari Kota Depok.

Ketua FGNP Kota Depok, Abdurrahman mengatakan, pihaknya berkunjung ke kediaman dewan yang akrab disapa IBH ini untuk menyampaikan aspirasi agar dapat memperjuangkan kesejahteraan guru swasta non PNS di Depok.

Menilik kebelakang, Abdurrahman yangjuga pengurus FGNP Jabar ini menjelaskan, fokum FGNP ini sendiri dibentuk untuk menampung aspirasi dan perjuangan guru non PNS yang selama ini dirasa tidak diperhatikan nasibnya..karena jumlah guru non pns jauh lebih banyak dibanding guru PNS yang ada.

Dengan adanya organisasi ini diharapkan segala aspirasi bisa ditampung di lembaga resmi, agar aspirasi tidak liar dan bergerak tanpa kontrol. Khusus, pihaknya yang ada di Kota Depok, yang diperjuangkan adalah bagaimana agar para guru non PNS bisa mendapatkan insentif guru yang layak atau bisa dibilang ada upah minimum guru yang bisa diregulasikan oleh Pemkot agar bisa membantu guru agar bisa mengajar secara profesional.

Sebab, sekarang ini kemampuan yayasan swasta untuk menggaji guru masih sangat minim sekali. Sehingga, untuk mendapat penghasilan para guru harus mengajar tiga sampai empat sekolah dalam satu bulan, itu pun masih jauh dari upah minimum regional (UMR) Kota Depok.

“Oleh karena itu, kami berharap instansi dan para pejabat tahu permasalahan sebenarnya, nasib para guru non PNS, khusus di Depok. Kami juga berharap agar FGNP bisa sebesar PGRI,” harap Abdurrahman.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jabar, Imam Budi Hartono mengaku prihatin akan kondisi para guru swasta non PNS. Menurutnya, para guru, baik PNS maupun swasta mengemban tugas mulia, yakni mencetak da mendidik generasi penerus yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa.

Untuk itu, dirinya akan berjuang di legislatif untuk membantu rekan-rekan guru swasta non PNS agar lebih diperhatikan kesejahterannya.

“Nanti aspirasi ini akan saya sampaikan ke rekan-rekan di DPRD Jabar, dan bisa didengar oleh eksekutif, sehingga para guru non PNS ini bisa lebih sejahtera lagi kehidupannya,” ucap Imam. (*)