SANI/RADAR DEPOK KECEWA: Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) honorer sekolah negeri di Kota Depok mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Depok untuk beraudiensi, kemarin.
SANI/RADAR DEPOK
KECEWA: Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) honorer sekolah negeri di Kota Depok mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Depok untuk beraudiensi, kemarin.

DEPOK – Setelah sebelumnya Rabu (26/9) para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) honorer sekolah negeri di Kota Depok mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, kini giliran kantor Dinas Pendidikan yang mereka datangi untuk audiensi.

Korda Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Depok, Jujun Rosandi mengatakan, perihal kedatangannya bersama tim untuk memberitahukan bahwa akan mengadakan mogok kerja atau mengajar secara massal selama 14 hari, terhitung sejak 15 hingga 31 Oktober 2018.

“Mogok kerja ini merupakan bentuk kekecawaan kami terhadap pemerintah pusat tentang Permenpan RB No 36 Tahun 2018 yang sangat diskriminatif ke PTK Honorer seluruh Indonesia dimana syarat dalam ketentuan tersebut dianggap tak sesuai dengan harapan,” katanya kepada Radar Depok.

Sebanyak 50 guru dan tenaga kependidikan honorer menyambangi kantor Kepala Disdik Kota Depok. Rambe berharap, dengan aksi mogok kerja ini pemerintah pusat segera mengabuli permintaannya untuk mencabut peraturan tersebut.

“Setelah dicabut, kami ingin segera diterbitkan payung hukum yang menjamin pegawai honorer yang di angkat (CPNS) lebih utama dibanding yang baru lulus kuliah,” terang Jujun.

Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia, M. Nur Rambe menambahkan, selain guru di Kota Depok, aksi mogok bekerja akan diikuti oleh 42.000 PTK Honorer sekolah negeri se-Indonesia. Tak lupa dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Depok terhadap aksi yang akan segera diadakan.

“Kami mohon maaf apabila masyarakat nanti kecewa dengan aksi mogok kerja ini yang meninggalkan anak didik selama 14 hari. Tapi sebagai guru kami juga butuh kepastian,” ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik Depok, Mohamad Thamrin mengimbau, guru honorer untuk tetap fokus mengajar di sekolah masing-masing. Dengan begitu proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tetap terpantau.

“Jika ingin ada penyampaian aspirasi, sebaiknya ditulis disertai tanda tangan seluruh guru honorer. Atau opsi lainnya, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena aturan batas usia maksimal 35 tahun tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang,” kata Thamrin. (san)