AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK SUDAH KRODIT: Terlihat alat berat di salah satu pembangunan gedung yang berada di kawasan Jalan Margonda Raya, Senin (1/10).
SUDAH KRODIT: Terlihat alat berat di salah satu pembangunan gedung yang berada di kawasan Jalan Margonda Raya, Senin (1/10).  Foto:Ahmad Fachry/Radar Depok

RADAR DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersikap tegas terhadap pembangunan gedung di Jalan Raya Margonda. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gedung atau apartemen baru di jalan utama Kota Depok tersebut dihentikan hingga menunggu adanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru.

Walikota Depok, Mohammad Idris menyatakan, Perda RTRW tengah dilakukan pengkajian serta penataan di kawasan Margonda dengan melibatkan tim penataan, termasuk pakar dan akademisi.

Saat ini kawasan Jalan Raya Margonda sudah cukup krodit dengan banyaknya pusat perbelanjaan, apartemen, dan sebagainya.

“Ini sesuai amanat pemerintah untuk dibentuk tim kajian. Mereka lah yang akan melihat dan merekomendasi terakhir, apakah di Jalan Margonda masih layak dibangun apartemen atau tidak,” kata Idris di Balaikota, Senin (8/10).

Pembatasan keberadaan apartemen di kawasan Jalan Raya Margonda merupakan hasil survei dan kajian.

Penataan kawasan tersebut kini memang mulai diberlakukan dan pembahasan Raperda RTRW dilaksanakan pada 2020.

“Kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan Margonda yang terjadi hampir setiap hari, terlebih hari Sabtu dan Minggu, juga menjadi salah satu hasil survei serta kajian penghentian perizinan tersebut,” kata Idris.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Yulistiani Mochtar mengaku jika pihaknya belum mendapat surat edaran dari Walikota perihal moratorium IMB untuk apartemen.

“Belum ada instruksi kepada kami untuk menghentikan perizinan apartemen,” kata Yulis singkat.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Aset Kota Depok, Dheni Wahyu berharap, pada pembahasan Raperda RTRW yang dilaksanakan pada 2020, pihaknya turut dilibatkan.

Karena terkait aset sangat penting, khususnya penetapan site plan di Kota Depok.

“Kalau site plan ini kan jelas dan tidak bisa main-main. Kalau ada pengembang nakal misalnya, kalau melanggar apa yang sudah ada di site plan maka bisa berurusan dengan hukum. Apalagi kami juga sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok. Mereka setiap saat dapat membantu kami jika ada pengembang nakal yang melanggar site plan,” kata Dheni.

Di sepanjang Jalan Raya Margonda yang mencapai 4,89 kilometer, memang telah terbangun deretan apartemen.

Sejumlah apartemen itu adalah Margonda Residence 1 hingga 5, Apartemen Taman Melati 1 dan 2, Atlanta Residence, Saladdin Mansion.

Kemudian Grand Zam-Zam Tower, Evencio Apartemen, Park View Condominium, Female Apartemen, dan rumah susun yang dibangun oleh Kementerian BUMN yakni Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina. (irw)