DEPOK – Terkait pelimpahan berkas kasus rasuah Jalan Nangka, Kecamatan Tapos yang menjerat mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok bungkam.

Saat ditemui di kantornya Komplek Perkantoran GDC, Jalan Boulevard Raya, Cilodong, Kasi Pidsus Kejari Depok, Daniel de Rozari mengaku tidak tahu ada penyerahan berkas perkara Korupsi Jalan Nangka dari Polresta Depok ke Kejari. Danel juga mengaku, tidak tahu kapan berkas tersebut diterima Kejaksaan.

“Saya tidak tahu,” singkat Daniel saat ditemui di kantor Kejari Depok, Selasa (23/10).

Sementara dia mengatakan masih menunggu instruksi dari Kajari. “Kajari sedang diluar kota, mungkin besok (Rabu 24/10, red) baru pulang,” tukas Daniel.

Keterangan Kasi Pidsus Kejari Depok tentu bertentangan dengan pernyataan Polresta Depok yang mengatakan telah melimpahkan kembali berkas NMI ke Kejari Depok.

Karena sebelumnya, Kasubag Humas Polresta Depok, AKP Firdaus menyebutkan, sejauh ini pelengkapan berkas seperti petunjuk kejaksaan saat berkas dikembalikan, sudah dipenuhi Polresta Depok.

“Kami sudah lengkapi dan sudah kami serahkan kembali berkasnya ke Kejaksaan Depok hari ini (Senin 23/10, red),” tandasnya.

Berdasarkan keterangan Polresta Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto, terjerat kasus dugaan penyelewengan pengadaan tanah dan pelebaran Jalan Nangka, Tapos, pada 2015.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) II Depok, Dadan Gunawan juga mengatakan, nama Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, sudah masuk di sistem cekal Imigrasi kembali. “Sudah ada di sistem pencegahan ke luar negeri,” kata Dadan, kepada Radar Depok.

Sesuai laporan yang diterima, kata Dadan, kepolisian mencekal Nur Mahmudi Ismail selama enam bulan kedepan. “Saya dapat info dari polisi. Lebih detailnya soal pencegahan ada di Polri,” terang Dadan. (rub)