RICKY/RADAR DEPOK POSKO: Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi (kedua dari kanan) disampingi staf KPU saat membuka Pokso GMHP di Jalan Raya Kartini, Kelurahan Depok, Pancoranmas, Senin (1/10).
RICKY/RADAR DEPOK
POSKO: Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi (kedua dari kanan) disampingi staf KPU saat membuka Pokso GMHP di Jalan Raya Kartini, Kelurahan Depok, Pancoranmas, Senin (1/10).

DEPOK – Sebagai wujud kepedulian terhadap hak pilih masyarakat pada Pemilu 2019, KPU Kota Depok meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Peluncuran program sosialisasi tersebut ditandai dengan pendirian posko pelayanan yang tersebar di 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok mulai dari 1-28 Oktober 2018.

“Hari ini (Senin 1/10) KPU Kota Depok meluncurkan dimulainya GMHP,” kata Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi kepada Radar Depok, Senin (1/10).

Gerakan ini ditandai dengan didirikannya posko-posko pelayanan perlindungan hak pilih masyarakat yang tersebar di 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Nurhadi melanjutkan, Jadi bagi masyarakat yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dipersilahkan datang ke posko pelayanan di tiap kelurahan dan kecamatan.

“Petugas kami dari PPK dan PPS siap memberi pelayanan maksimal,” tegas Nurhadi yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat ini.

Ia menerangkan, gerakan ini adalah wujud kepedulian pihaknya terhadap hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019yang harus dilindungi. Dan ini harus menjadi kesadaran dan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik untuk aktif melaporkan jika ada keluarga, tetangga, maupun konstituennya yang belum terdaftar.

“Silahkan datang ke posko di tiap sekretariat PPK dan PPS ataupun KPU Depok dengan menunjukan KTP elektronik. Semoga upaya ini akan menjadikan kualitas data pemilih yang lebih baik dan pemilu yang berkualitas,” ucap Nurhadi.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana ini mengapresiasi langkah KPU yang telah meluncurkan GMHP, tinggal aplikasinya di jajaran PPK (Kecamatan) dan PPS (Kelurahan), untuk lebih serius sehingga menyentuh level RT/RW yang lebih tahu kondisi warganya.

“Kalau pasif menunggu laporan dari masyarakat, saya kira tidak akan terlalu efektif. Harus mau menjemput bola dan melibatkan seluruh stakeholder,” tutur Dede.

Dede yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok ini melanjutkan, berlarut-larutnya persoalan DPT juga harus disikapi lebih serius oleh KPU.

Bahkan, pihaknya pun telah membuka posko pengaduan hingga tingkat kelurahan, juga turun hingga ke RT/RW untuk memastikan langkah KPU untuk menyajikan DPT yang berkualitas secara massif.

“Posko pengaduan ini sudah jalan dari pekan lalu. Ini juga upaya kami untuk melindungi hak pilih masyarakat,” tandas Dede. (cky)