INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK UNJUK RASA : Aksi anggota GSSA saat melakukan unjuk rasa membela suara warga di sepanjang jalan Arif Rahman Hakim
INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK
UNJUK RASA : Aksi anggota GSSA saat melakukan unjuk rasa membela suara warga di sepanjang jalan Arif Rahman Hakim

Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengenai Sistem Satu Arah (SSA), di tiga titik jalan yaitu Dewi Sartika, Nusantara Raya dan Arif Rahman Hakim, menimbulkan gejolak yang cukup tinggi. Terlebih bagi warga di sekitar lokasi SSA tersebut. Dari penolakan warga, akhirnya melahirkan kelompok aktivis bernama Gerakan Solidaritas Suara Jalan Arif Rahman Hakim (GSSA).

LAPORAN : INDRA SIREGAR

Di sebuah halaman ruko yang berada di samping Fly Over Jalan Arif Rahman Hakim, Beji. Empat pria sedang berdiskusi terkait polemik sengketa pasar Kemirimuka. Mereka adalah pengurus GSSA, diantaranya, Denny Azharudin selaku Koordinator GSSA, Leo Priadiansyah selaku Kuasa Hukum GSSA, Ivan dan Trihadi selaku humas.

Denny Azharudin mengatakan, GSSA sebuah kelompok aktivis yang bergerak untuk mengatasi segala permasalahan, yang ada di masyarakat Kota Depok. GSSA sendiri terlahir dalam situasi insidentil dan spontan akibat maraknya keresahan dan penolakan warga di sekitar Jalan Arif Rahman Hakim. Akibat timbulnya kebijakan Pemkot Depok yang memberlakukan sistem satu arah (SSA) di jalan tersebut pada Agustus 2017 silam.

“Kami mendengar dan banyak menerima keluhan dari warga, khususnya pelaku usaha yang merasa dirugikan dengan kebijakan SSA. Dari situ saya bertemu dengan Leo, Ivan dan Trihadi yang sama-sama memiliki rasa kepedulian tinggi akan nasib warga Arif Rahman Hakim, jadi kami memutuskan untuk membuat gerakan,” ungkap pria berkepala plontos tersebut.

Sebagai gebrakan pertama, GSSA dalam membela suara warga Jalan Arif Rahman Hakim, pihaknya mengadakan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan ratusan anggotanya dan masyarakat untuk menuntut Pemkot Depok membatalkan kebijakan SSA.

“Kami menilai, kebijkan SSA tersebut merupakan kebijakan yang cacat hukum karena tidak ada alas hukum yang jelas yang dikeluarkan Pemkot Depok karena hanya berupa surat edaran. Terlebih sosialisasinya cenderung dadakan,” sambungnya.

Selain kebijakan yang tak beralas hukum yang jelas, SSA juga membawa dampak negatif, bagi pelaku usaha yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim yang merasa dirugikan karena pendapatan mereka menurun.

“Semenjak SSA berjalan, pengendara tidak ada yang belanja di Arif Rahman Hakim, kan kasihan para pedagang,” tuturnya. (bersambung)