INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK BELA MASYARAKAT : Koordinator Aktivis GSSA (kanan) berfoto bersama para penggerak GSSA
INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK
BELA MASYARAKAT : Koordinator Aktivis GSSA (kanan) berfoto bersama para penggerak GSSA

Tak melulu mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Aktivis Gerakan Solidaritas Suara Jalan Arif Rahman Hakim (GSSA) juga mendukung Pemkot Depok.

LAPORAN : INDRA ABERTNEGO SIREGAR

Masih di halaman Ruko yang berada di tepi Fly Over Jalan Arif Rahman Hakim. Para anggota GSSA masih asik berbincang dan bertukar fikiran satu sama lain, dalam membahas berbagai keluhan warga Depok yang sampai di telinga mereka.

Di sela – sela perbincangan mereka, Koordinator GSSA, Denny Azharudin mengaku, kini juga sedang mendukung pemerintah Kota Depok dalam mempertahankan lahan Pasar Kemirimuka.

Dukungan tersebut bukan tanpa sebab, karena ada nasib para pedagang yang dipertaruhkan dalam sengketa antara Pemerintah Kota Depok Melawan PT. Petamburan yang sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan. “Kami mendukung Pemkot Depok untuk mempertahankan tanah milik negara,” ujar Denny -sapaanya-.

Dukungan yang mereka berikan bukan hanya sekedar dukungan moril, tetapi juga dukungan dalam bentuk nyata dengan menerjunkan kuasa hukum GSSA, Leo. Leo kini turun tangan dalam perkara gugatan pihak ketiga (Derden Verzet), yaitu para pedagang di Pasar Kemirimuka.

“ Saat ini proses sidang masih berjalan di Pengadilan Negeri Depok. Selain menempuh upaya hukum, kami juga mendukung dengan mengerahkan masa dan pedagang untuk melakukan unjuk rasa ke Pengadilan Negeri Depok,” katanya.

Selain mengawal sidang Derden Verzet pedagang Pasar Kemirimuka, mereka tetap melakukan pengawasan dan pengamatan, khususnya di bidang lalu lintas.

Menurut Denny, mereka sering menemukan rambu – rambu lalu lintas di Kota Depok yang tak berdasar hukum. Karena tidak ada logo Dinas Perhubungan (Dishub) di dalam rambu – rambu tersebut.

“Kami memperhatikan tidak ada logo di rambu–rambu seperti larangan parkir, penggembokan, leter S dan P. selain itu, banyak penempatan rambu – rambu yang tidak tepat lokasi karena tidak terlihat oleh pengguna jalan, dan itu merupakan pemborosan anggaran negara,” sambungnya.

Terakhir, dia mengatakan, meski mereka mengusung nama Arif Rahman Hakim, tetapi mereka tetap menerima aduan masyarakat di seluruh penjuru Kota Depok. Namun mereka memberi satu syarat dalam mengatasi permasalahan masyarakat, yaitu masyarakat harus konsisten akan laporanya dan mau berjuang bersama – sama dalam menuntasakan masalah mereka.

“Kami sama sekali tidak mengharapkan imbalan materi dalam menolong masyarakat. Kami hanya tidak ingin ketika kami sudah turun tangan masyarakat itu malah meninggalkan kami,” tutupnya. (*)