DOK PEMKOT DEPOK PAPARKAN : Asisten Hukum dan Sosial Kota Depok, Sri Utomo saat membuka rapat PUG, di Balaikota Depok.
DOK PEMKOT DEPOK
PAPARKAN : Asisten Hukum dan Sosial Kota Depok, Sri Utomo saat membuka rapat PUG, di Balaikota Depok.

DEPOK Pemkot Depok terus menggencarkan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, lebih dulu diberi pemahaman kepada instansi vertikal di Kota Sejuta Maulid ini.

Asisten Hukum dan Sosial Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, PUG itu perlu disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat karena sudah aturan pemerintah pusat.

“Sasarannya seluruh masyarakat dan organisasi. Kepada instansi vertikal atau ormas pula,” ungkap Sri kepada Radar Depok usai menggelar rapat sosialisasi PUG kepada instansi vertikal, di Balaikota Depok, Rabu (3/10).

Kata dia, PUG itu memang harus ada. Di Depok, PUG disesuaikan dengan penguatan ketahanan keluarga, sesuai yang ada di Perda. Yang perlu diperhatikan, gender bukanlah jenis kelamin. Melainkan kesesuaian fungsi tugas yang dibebankan kepada orang, baik pria atau perempuan.

“Contoh, kalau perempuan pasti melahirkan. Tapi dalam rangka pekerjaan-pekerjaan, perlu disikapi. Tidak boleh menerima pegawai yang dikhusukan pria atau perempuan saja. Semua punya kemampuan dan fungsi,” tambahnya.

Dirinya tak menampik bila PUG memang perlu banyak kajian. Kembali ke soal pekerjaan. Di masyarakat, masih ada pendapat bila yang bekerja itu pria, sementara perempuan di rumah.

“Namun perlu dilihat pekerjaan di rumah. Misalnya seorang ibu mengurus anak berkebutuhan khusus. Kalau dilihat gaji, bisa saja lebih besar ketimbang suami yang bekerja,” paparnya.

Lebih jauh, sambung dia, masih dalam rapat, pihaknya juga menyampaikan sejumlah Perda yang sesuai sesuai dengan PUG. Antara lain, Perda Ketahanan Keluarga dan Perda Kota Layak Anak. “Rekan-rekan di vertikal saya rasa sudah menjalankan. Seperti kebijakan di Kantor Imigrasi yang mengatur bila anak dan lansia tak perlu antre,” tandasnya. (jun)