AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK MEMBERIKAN PEMAPARAN : Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, memberikan pemaparan saat pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok di Aula Edelweis Lt.5 Gedung Balaikota Depok, beberapa waktu lalu.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MEMBERIKAN PEMAPARAN : Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, memberikan pemaparan saat pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok di Aula Edelweis Lt.5 Gedung Balaikota Depok, beberapa waktu lalu.

DEPOK – Pemkot Depok akan mengkaji usulan Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), terkait rencana pembangunan pasar induk di Kota Depok. Hal ini dilakukan, agar pembangunan pasar induk efektif dalam menekan laju inflasi di Kota Depok.

“Ada beberapa kajian yang harus diperdalam terkait pembangunan pasar induk. Di antaranya, volume kebutuhan pangan di Kota Depok, perhitungan efektivitas jalur distribusi, dan sistem transaksinya,” kata Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, usai kegiatan High Level Meeting (HLM).

Tidak menutup kemungkinan, kata Pradi, Kota Depok bisa dikembangkan sebagai tempat pengepakan (packaging) produk-produk, dari masyarakat yang ingin dipasarkan ke wilayah lain. Posisi Kota Depok yang cukup strategis sebagai tetangga Ibu Kota. Keberadaan pasar tradisional di Depok, saat ini pun kebutuhan pangan dan sembako masih dapat terpenuhi. Pradi menginginkan, sebelum adanya pembangunan pasar induk, geliat daya beli masyarakat Depok harus tinggi terlebih dahulu.

Sementara itu, Wakil Ketua Sekretariat TPIP, Edi Prio Pambudi menuturkan, keberadaan pasar induk akan menjadi sesuatu yang baik untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Depok.  Sebab, dengan adanya pasar induk bisa mempercepat distribusi dan tidak ada lagi dominasi dari pelaku ekonomi tertentu.

“Saya kira pembangunan pasar induk sangat strategis bagi Depok, karena di Jakarta sendiri masih tidak cukup bila didukung oleh satu pasar induk. Maka dari itu, pertemuan seperti ini sangat bagus dan menjadi bukti terjadinya integrasi antara pemerintah daerah dengan pusat,” pungkas Edi, yang juga Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian ini.(irw)