DEPOK – Perseteruan antara warga dan pihak Developer Aruba Residence semakin panas bergulir. Belum ada kata sepakat antara warga dan developer yang saling mengklaim fasilitas yang ada di Aruba Residence merupakan hak mereka masing-masing.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan jika pihaknya telah melayangkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada pihak developer supaya menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang ada di Perumahan Aruba Residence.

“Kami telah memberikan SP3. Kami juga sudah ketemu dengan pihak pengembang,” kata Nina kepada Radar Depok, Jumat (5/10).

Nina menyatakan jika pemkot ingin mengajak mediasi antara warga dan pihak developer untuk menyelesaikan masalah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum jelas kepemilikannya.

“Kami berencana ingin menggelar mediasi bagi warga dan developer,” kata mantan Kasatpol PP ini.

Di lain pihak, Ketua RT05/08, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Bondan mengatakan, pihaknya memang diundang untuk bermediasi pada Senin (8/10) depan. Dalam pertemuan nanti, kata Bondan, warga bakal tetap keukeuh pada pendirian utama, yakni mempertahankan fasos-fasum yang ada di lingkungan Aruba Residence.

“Saya dan beberapa warga diundang mediasi di Pemkot Depok. Kami tetap pada pendirian kami, karena ini rumah kami, dan sudah memiliki sertifikat,sejak 2007,” kata Bondan.

Developer Perumahan Aruba Residence dipaksa menyerahkan aset fasos dan fasum ke Pemerintah Kota Depok. Hal ini menyusul telah dilayangkan SP3 dari Pemkot Depok.

“Saya sudah mendapat tembusannya kalau Aruba Residence diberi SP3,” kata Lurah Depok, Mustakim.

Mustakim mengatakan, sebagian aset milik Perumahan Aruba Residence seharusnya sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemkot Depok, dengan menyerahkan fasos fasum yang ada di dalam lingkungan perumahan.

“Akses jalan seharusnya sudah diserahkan, sebagai aset milik pemkot untuk mempermudah pelayanan bagi warga,” kata Mustakim.

Sebelum SP3, pemkot telah memberikan SP1 pada Agustus, dan SP2 pada bulan September ke Developer Aruba Residence.

Sempat dihalangi dan melalui perdebatan panjang, akhirnya tujuh rumah di Perumahan Aruba Residence dapat menikmati aliran listrik. Itu setelah pihak pengelola menyambungkan kembali aliran listrik pada Rabu (26/9) sore.
Meski begitu, belum ada jaminan serta kepastian apakah arus listrik tidak akan diputus lagi oleh developer. Diketahui, Rabu (26/9) sekitar pukul 11.00, petugas PLN Depok kembali mendatangi Perumahan Aruba Residence.

Dengan membawa hasil rapat negosiasi bersama Polresta Depok, PLN, dan Pemkot Depok, PLN berencana menyambungkan kembali arus listrik yang padam di blok A6, A25, B1, B2, C32, B16, dan C53.

“Petinggi PLN Kota Depok sempat datang lagi ke Aruba, tapi masih dihalang-halangi pihak developer,” kata Humas PT PLN Area Depok, Setiyo Budiono.

Kuasa hukum warga Perumahan Aruba Residence, Wahyu Argono mengatakan, sempat ada penolakan dari pihak pengamanan Aruba Residence, alasannya mereka belum mendapatkan izin. “Ditolak satpam, PLN balik lagi,” kata Wahyu.

Melewati perseteruan antara warga dengan pihak Developer Aruba Residence, akhirnya pihak developer mau mengalirkan kembali listrik ke rumah warga.

“Sore sekitar jam 15.30 akhirnya developer mau menyambungkan kembali listriknya, dan jam 16.00 lampu sudah menyala,” kata Wahyu.

Namun, katanya, pihak PLN tidak diperkenankan menyambung kembali ke rumah warga. “Yang benerin pihak developer sendiri, PLN juga tidak boleh lihat cara menyambungkannya,” kata Wahyu.

Namun demikian, belum ada yang bisa menjamin Developer Aruba Residence tidak lagi mengulangi perbuatannya. “Nggak ada jaminan, kalau nantinya bakal diputus lagi,” kata Wahyu.

Jika pihak developer memblokir jalan dan memutus aliran listrik, sambung Wahyu, itu merupakan tindakan pidana. “Kami tidak segan-segan mempidanakan pihak developer,” tandas Wahyu. (rub)