IRWAN/RADAR DEPOK DISKUSI: BPJS Ketenagakerjaan Depok menggelar sosialisasi manfaat dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan di salah satu hotel di Jalan Margonda, Selasa (9/10).
DISKUSI: BPJS Ketenagakerjaan Depok menggelar sosialisasi manfaat dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan di salah satu hotel di Jalan Margonda, Selasa (9/10). Foto:Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK – BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok menyelenggarakan diskusi dan sosialisasi manfaat dan tertib admintrasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 60 perusahaan di Depok, Selasa (9/10).

Kegiatan berkolaborasi dengan unsur pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, Apindo Kota Depok, dan 8 DPC Serikat Pekerja Kota Depok.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, Multanti mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk sinergi dari unsur pemerintah, pekerja, dan perusahaan.

Acara ini diharapkan, para perusahaan yang diwakili oleh HRD maupun pimpinan langsung memdapat wawasan terkait dengan kewenangan dan tata cara pengurusan piutang.

“Harapannya dari seluruh peserta yang hadir dapat meningkatkan tertib administrasi baik dari sisi iuran maupun pelaporan tenaga kerja dan upah. Sehingga sebagai kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan maksimal dalam memberikan dan melakukan proses klaim,” kata Multanti, kepada Radar Depok.

Seiring dengan perkembangan yang ada, BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai aplikasi yang dapat memudahkan para peserta melakukan cek saldo melalui BPJSTKU dan setiap saat dapat dipatau oleh peserta.

Untuk itu, peserta yang sudah memiliki kartu sudah tidak perlu  merasa khwatir akan pencetakan kartu fisik BPJS Ketenagakerjaan, karena kartu sejak Februari 2018 sudah dapat diberlakukan.

Ia menambahkan, ketidakpatuhan perusahaan dapat menimbulkan pada keterlambatan pelayanan khususnya dalam memproses klaim. Seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) sampai realisasi pembayaran iuran dilakukan oleh perusahaan.

“Kepada seluruh perusahaan yang hadir untuk dapat memanfaatkan beberapa manfaat layanan tambahan, salah satu syaratnya adalah tertib administrasi dan iuran,” ulas dia.

Selain melakukan sosialisasi dan informasi terkait dengan layanan-layanan yang baru. Seperti antrean online, kartu digital, dan manfaat co marketing.

Ia menyarankan kepada perusahaan wajib mengingatkan kembali atas ketidakpatuhan yang masih ada di perusahaan, seperti PDS Program, PDS tenaga Kerja, dan PDS Upah.

Hal ini bertujuan atas kondisi tersebut BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan sinergi dengan pemerintah kota sesuai dengan PP 85 Tahun 2013 yaitu kerjasama kelembagaan.

Dari sisi KPKNL diwakili Leni, diharapkan perusahaan tidak terjadi penundaan iuran sampai dengan kategori macet, sehingga dapat diselesaikan langsung kepada Badan penyelenggara.

“Sinergi yang terjalin dalam kolaborasi memberikan informasi kepada para peserta dapat menjadikan perusahaan semakin paham dan tidak terjadi penundaan iuran. Sehingga para tenaga kerja tidak akan terkendala dalam mendapatkan haknya,” kata dia. (irw)