RICKY/RADAR DEPOK PENGADUAN: Ketua Panwascam Cilodong, Much Murdiono (Kanan) bersama anggota PPK/D menunjukan Posko Pengaduan DPT Pemilu 2019 di kantor sekretariatnya di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong.
RICKY/RADAR DEPOK
PENGADUAN: Ketua Panwascam Cilodong, Much Murdiono (Kanan) bersama anggota PPK/D menunjukan Posko Pengaduan DPT Pemilu 2019 di kantor sekretariatnya di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong.

DEPOK – Bagi masyarakat yang belum terdaftar dan belum masuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT), bisa melaporkan ke KPU Kota Depok dan jajarannya. Atau, bisa mendatangi posko pengaduan yang dibuat Bawaslu. Seperti halnya di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Cilodong.

Ketua Panwascam Cilodong, Much Murdiono mengatakan, DPT terus mengalami perbaikan atas rekomendasi Bawaslu dan kesepakatan partai politik serta KPU.

Hal ini berdasarkan hasil Pleno Penetapan DPT di KPU RI pada tanggal 16 September 2018. Dalam pleno, disepakati penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) akan diperpanjang selama 2 bulan.

“Oleh karena itu, untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar dalam DPTHP Kota Depok, maka Bawaslu Kota Depok membuka posko pengaduan DPT, termasuk di Panwascam Cilodong. Kami sudah buka posko ini pada 30 September,” ujar Much Murdiono kepada Radar Depok, Kamis (4/10).

Pria yang akrab disapa Mamat ini menjelaskan, Posko Pengaduan DPT yang dibuat untuk menerima laporan terkait dengan beberapa elemen, yakni pemilih yang belum perekaman e-KTP, pemilih yang sudah melakukan perekaman tapi belum terdaftar dalam DPTHP, pemilih yang berencana pindah ke tempat lain, melaporkan anggota keluarganya sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPTHP.

“Kemudian, pemilih yang sudah berusia 17 Tahun, tapi belum terdaftar dalam DPTHP, melaporkan data pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdapat dalam DPTHP,” terang Mamat.

Ia menambahkan, melaporkan data pemilih yang elemen informasinya salah, kurang, tidak valid, elemen data tersebut menjadi poin penting yang dapat dilaporkan kepada pengawas, selain elemen lain yang dianggap penting untuk memastikan keakuratan data pemilih pemilu 2019 di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cilodong.

“Untuk itu, kami mempersilakan kepada masyarakat untuk mengadu ke Posko Pengaduan yang telah kami buat atau pengawas di tiap tingkatan,” imbuh Mamat.

Mamat melanjutkan, meski Posko Pengaduan DPT sudah dibuka sejak 30 September lalu, namun sejauh ini di Cilodong belum ada laporan.

“Kami berharap posko pengaduan ini sebagai wujud nyata untuk menjaga hak pilih warga negara pada pemilu 2019. Sehingga, warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dapat melaporkan diri ke Posko untuk mendapatkan haknya sebagai pemilih pada Pemilu 2019,” ucap Mamat. (cky)