RICKY/RADARDEPOK PENJELASAN: Ketua PPS Kelurahan Beji, Denis Iskandar sedang menyosialisasikan GMHP ke RW dan RT di Posko Kelurahan Beji, Kecamatan Beji.
RICKY/RADARDEPOK
PENJELASAN: Ketua PPS Kelurahan Beji, Denis Iskandar sedang menyosialisasikan GMHP ke RW dan RT di Posko Kelurahan Beji, Kecamatan Beji.

DEPOK – Setelah KPU melaunching Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) pada 1 Oktober 2018, jajaran Penyelenggara Pemilu di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan langsung bergerak untuk melakukan sosialisasi yang akan dilakukan hingga 28 Oktober 2018. Tidak terkecuali bagi PPK Beji yang intens melakukan sosialisasi di lingkup wilayah kerjanya.

“GMHP ini bertujuan untuk memperbaiki data pemilih, karena data pemilih adalah data yang sangat krusial untuk itu partisipasi dari partai politik di perlukan, apa bila ada temuan data pemilih yang belum valid,” tutur Ketua PPK Beji, Andri Yudisprana kepada Radar Depok, Kamis (4/10).

Ia menerangkan, saat ini KPU RI mengadakan gerakan yang disebut GMHP, dilakukan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) yang dibagikan ke ketua RT/RW untuk dicermati beberapa hal. Seperti, mencoret pemilih yang ganda atau meninggal, kemudian, menambahkan penduduk yang belum terdaftar di DPT dan memperbaiki data pemilih jika ada kekeliruan.

“Pada dasarnya pemilih yang akan dimasukan atau dicoret berdasarkan prinsip administrasi kependudukan. Posisi data sudah kami kirim ke RT, jadi warga bisa cek ke RT masing-masing, sudah ada atau belum di DPTHP-1. Karena, RT lebih tahu masuk-keluar data warga di lingkungannya. Kami pun memberikan himbauan ke grup WA di tiap kelurahan agar semua lapisan memahami tahapan yang sedang berjalan,” terang Andri –Sapaannya-.

Pihaknya pun telah bentuk posko untuk perbaiki data pemilih, karena data pemilih adalah rohnya dalam pemilu tersebut baik secara kualitas dan kuantitas. PPK Beji sebagai penyelenggara pemilu harus melindungi hak pilih, jangan sampai masyarakat kehilangan hak pilihnya.

“Selain itu pula kami selalu berkoordinasi, dengan Jajaran panitia di tingkat kelurahan, serta pemerintah, kemudian Panwaslu dan parpol agar pelaksanaan Pemilu 2019 bisa lancar dan sukses,” paparnya.

Kata Andri, masyarakat punya hak untuk dapat hak pilih. Namun, juga memiliki kewajiban untuk memastikan dan mencermati dengan berkomunikasi aktif dengan penyelenggara. Ia menambahkan, bagi warga yang memiliki ponsel pintar dapat mengecek data pemilih di laman sidalih3.kpu.go.id.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling mengingatkan dan menguatkan agar kualitas demokrasi di Beji makin baik, terutama sesuai tahapan saat ini dalam hal pemutahiran data. Kemudian, Pemilu merupakan hajat negara, jadi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), berkewajiban mensukseskan pesta demokrasi ini,” pungkasnya (cky)