AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERI HIMBAUAN : Anggota Satpol PP Kota Depok saat memberi himbauan kepada pegawai minimarket mengenai pembinaan dan pengawasan Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Kecamatan Pancoranmas, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERI HIMBAUAN : Anggota Satpol PP Kota Depok saat memberi himbauan kepada pegawai minimarket mengenai pembinaan dan pengawasan Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Kecamatan Pancoranmas, kemarin.

DEPOK – Pasca dikeluarkannya surat edaran Walikota Depok dengan Nomor 300/357 tentang larangan display penjualan rokok di 374 ritel modern (minimarket dan supermarket), petugas Satpol PP Kota Depok masih menemukan ritel yang membandel dengan memperlihatkan display penjualan rokok.

Tidak hanya itu, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ritel modern yang menjual rokok dilarang memperlihatkan display penjualan, mengiklankan, serta mempromosikan rokok.

Pada giat ke sejumlah minimarket di Kota Depok, Selasa (23/10), Satpol PP didampingi LSM No Tobacco Community (NoTC). Kepala Satpol PP Kota Depok, Yayan Arianto menyebutkan, masih menemukan ritel yang bandel tidak menutup display dan iklan rokok. Hingga pihaknya harus memberikan teguran kepada para pengusaha ritel agar menutup display penjualan rokok.

“Pengecekan ini untuk memastikan apakah surat edaran walikota ditaati atau tidak. Kami temukan masih banyak ritel yang tidak menaati edaran itu. Tapi jumlahnya masih kami rekap,” ungkap Yayan kepada Radar Depok.

Pengecekan ritel dibagi ke dalam beberapa tim atau kelompok. Mulai dari tim Timur, Tengah, dan Barat guna melakukan penyisiran dalam tiga zona.

“Zona tersebut antara lain, zona timur wilayah Tapos, zona tengah wilayah Beji dan Pancoranmas serta zona barat Cinere dan Limo,” papar Yayan.

Selain pengecekan, Satpol PP juga menyosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR. Yayan mengaku akan terus memantau, sehingga penjualan rokok tepat sasaran. “Syukur-syukur perokok di Depok bisa berkurang,” harap Yayan.

Ketua LSM NoTC Bambang Priyono menegaskan, bakal intens mendampingi Pemkot Depok dalam mengawal Perda KTR. Dan pihaknya sangat mengapresiasi serta mendukung upaya pemkot terkait larangan display rokok di ritel modern.

“Kami harap bisa membantu pengendalian konsumsi tembakau di Depok,” singkat Bambang.

Perlu diketahui, larangan display rokok ini tercantum dalam Pasal 13 Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR yang berbunyi Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan ‘di sini tersedia rokok’.

Saat ini, penerapan peraturan tersebut baru diterapkan pada ritel modern. Ke depannya, aturan akan dikenakan juga terhadap pasar tradisional dan warung.

Tujuan dari pelarangan displai rokok ini adalah untuk mencegah anak di bawah umur mengakses rokok atau mulai merokok. Pemkot Depok juga sangat serius dalam pengendalian tembakau. Hal itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga terhindar dari bahaya asap rokok. Di samping itu, melindungi anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran industri rokok dari pengaruh iklan dan promosi rokok.

Sebagaimana diungkapkan di dalam Perda pada Pasal 44, sanksi bagi perorangan adalah denda sebesar Rp1 juta dan pidana kurungan selama tujuh hari. Sedangkan bagi badan atau lembaga denda sebesar Rp50 juta dan pidana kurungan selama tiga bulan. Pemberian sanksi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari imbauan atau peringatan selama tiga kali. Jika belum dipatuhi juga, maka akan dijatuhkan sanksi lainnya. (irw)