AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK ANTRE BIKIN SKCK: Warga saat membuat Surat Keterangan Catatn Kepolisian (SKCK) di Polresta Depok, Senin (1/10). Para pemohon membuat surat tersebut sebagai salah satu syarat untuk melengkapi melamar pekerjaan.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
ANTRE BIKIN SKCK: Warga saat membuat Surat Keterangan Catatn Kepolisian (SKCK) di Polresta Depok, Senin (1/10). Para pemohon membuat surat tersebut sebagai salah satu syarat untuk melengkapi melamar pekerjaan.

DEPOK – Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Depok mengeluhkan akses web CPNS sscn.bkn.go.id. Selain sangat lambat, terkadang akses untuk masuk ke web tersebut selalu gagal.

Pelamar CPNS berharap, pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa mengantisipasi dan mengatasi lambatnya akses untuk masuk pendaftaran CPNS ini.

“Agak lambat, mungkin yang daftar jutaan orang se-Indonesia,” ucap salah satu pelamar CPNS, dan enggan disebutkan namanya.

Menyikapi hal ini, Pakar Keamanan Cyber Pratama Persadha menilai, keterlambatan akses internet ke laman pendaftaran CPNS sscn.bkn.go.id ada banyak faktor. Salah satunya, akses basis data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri lambat.

“Ini merujuk pada keterangan pihak BKN,” ucap Pratama kepada Radar Depok, kemarin (01/10).

Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), koneksi internet ke web BKN walaupun kencang bila akses ke database tidak dipersiapkan, maka masyarakat akan sulit mengakses. Seharusnya, tidak hanya diperhatikan koneksi front end (web), namun perhatikan juga koneksi ke database di Dukcapil Kemendagri.

“Perlu dipertimbangkan penggunaan lebih dari satu server. Dapat dilakukan load balancing sehingga beban tidak hanya mengarah ke satu server,” ucap Pratama.

Pendaftaran CPNS beberapa tahun terakhir ini menggunakan sistem daring (online). Ditambah lagi, adanya kewajiban para peserta harus sudah terdaftar secara daring di Dukcapil, atau dengan kata lain peserta sudah melakukan perekaman data KTP elektronik. “Upaya pemerintah menjadikan database kependudukan sebagai rujukan data banyak aktivitas, harus diimbangi dengan akses internet yang memadai. Sehingga tidak lagi terulang seperti pendaftaran CPNS pada tahun ini,” kata Pratama.

Pemohon SKCK Membludak

Dua pekan sejak diterbitkannya informasi pembukaan CPNS, pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kota Depok meningkat setiap harinya. Tercatat, setiap hari ada 500 blanko, khusus pemohon CPNS.

Kepala Urusan Bagian Humas Ipda Made Budi menyebutkan, pemohon SKCK hanya dilayani di Mapolresta Depok. Pihaknya sudah mengantisipasi membludaknya pemohon SKCK dengan menambah tempat duduk dan blanko. “Pelayanan jam diluar kerja. Umum jam 8 sampai jam 3 sore. Upaya nambah waktu tutup sampe jam 5 sore,” kata Made kepada Radar Depok.

Proses pembuatan SKCK secara online bisa dilakukan tetapi khusus berdomisili Depok. Caranya daftar di fomulir ditulis tangan awalnya juga bisa diisi dulu lewat online. “Ada kode booking atau urutan antri atau register lalu datang ke Polres, setelah itu lalu dicek lalu konfirmasi ulang langsung cetak,” ujarnya.

Kendala pembuatan SKCK yaitu sidik jari masih manual. Ia mengimbau pemohon SKCK agar lebih bersabar. Layanan setiap satu orang perlima menit, dan rata-rata pemohon SKCK berusia 25 tahun.

“Antisipasi pungli imbauan kepada anggota dan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo,” kata dia.

Selain itu, pembuatan SKCK dikenakan biaya Rp30 ribu per blanko. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Depok Diah Sadiah mengatakan, selama pendaftaran CPNS berlangsung pemohon pembuatan kartu kuning di Disnaker meningkat. Setiap harinya bisa mencapai 60 pemohon. “Biasanya 30 sampai 40 pemohon. Iya, setiap hari sejak ada info penerimaan CPNS berkisar 60an perhari,” kata Diah.

Dibandingkan pemohon kartu kuning empat tahun lalu  waktu info penerimaan CPNS bisa berkisar 200 hingga 250 pemohon perhari. Jelas dia, kartu kuning ini sepertinya tidak termasuk persyaratan karena dilihat tidak membludaknya pemohon kartu kuning seperti empat tahun lalu. (irw)