RICKY/RADAR DEPOK PENERTIBAN: Jajaran Panwaslu Kecamatan Cilodong dibantu Satpol PP saat menertibkan APK ilegal di kawasan Kecamatan Cilodong.
RICKY/RADAR DEPOK
PENERTIBAN: Jajaran Panwaslu Kecamatan Cilodong dibantu Satpol PP saat menertibkan APK ilegal di kawasan Kecamatan Cilodong.

DEPOK – Di masa Kampanye Pemilu 2019, pada pekan kedua November 2018, Bawaslu Kota Depok dan jajarannya menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok. Dalam operasi yang melibatkan Satpol PP tersebut, sebanyak 5.079 APK ilegal ditertibkan.

Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana kepada Radar Depok menuturkan, jumlah tersebut tersebar di 63 Kelurahan dan 11 Kecamatan di Kota Depok dengan berbagai jenis APK. Diantaranya 294 baliho, 534 spanduk, 398  umbul-umbul, dan APK lainnya sebanyak 3.853.

“Jumlah totalnya se-Kota Depok ada 5.079 APK ilegal yang ditertibkan,” kata Dede, saat dijumpai Radar Depok, di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, di Graha Kartini, Jalan Raya Citayam nomor 45, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung Jumat (9/11).

Dede yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok melanjutkan, mengingat banyaknya APK ilegal yang ditertibkan jajaran Bawaslu Kota Depok, pihaknya meminta agar seluruh peserta pemilu lebih memahami peraturan kampanye.

Kemudian, seluruh peserta pemilu dalam membuat dan memasang APK  harus mematuhi kaidah aturan yang berlaku, serta berkoordinasi baik internal peserta pemilu, pihak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

“Kami juga mengharapkan agar seluruh peserta pemilu berkampanye dengan mengedepankan prinsip-prinsip dialogis ketimbang APK, kan masih banyak cara kreatif, simpatik dan santun aturan dalam berkampanye,” paparnya.

Dede menegaskan, Bawaslu Kota Depok bersama jajarannya hingga di level kelurahan akan terus melakukan penertiban serupa terhadap APK yang dipasang melanggar aturan hingga berakhirnya masa kampanye.

“Kami tidak akan tebang pilih, APK siapa saja yang melanggar akan kami tertibkan,” tegas Dede.

Ia menambahkan, banyaknya APK ilegal yang ditertibkan tidak sepenuhnya kesalahan peserta pemilu, kurangnya sosialisasi dan lemahnya peran KPU dalam memberikan panduan yang jelas kepada peserta pemilu mengenai teknis kampanye melalui APK turut berkontribusi besar.

“Sehingga banyak peserta pemilu ‘salah kaprah’ dalam memahami peraturan kampanye, khususnya dalam hal pemasangan APK kampanye,” pungkas Dede.

Sementara, Ketua Panwascam Cilodong, Much Murdiono mengungkapkan, dalam penertiban APK ilegal di wilayahnya, Panwascam Cilodong bersama Satpol PP membagi menjadi dua tahap, tahap pertama dilakukan pagi hari dan yang kedua pada malam hari.

“Yang kami tertibkan 77 spanduk, 45 baliho, 193 pamflet dan 211 bendera partai,” ucap pria yang akrab disapa Mamat ini. (cky)