IRWAN/RADARDEPOK DILANTIK: Pelantikan Pengurus Nasional IPADI periode 2017-2020, berlangsung di salah satu hotel di Jalan Margonda, kemarin (7/11).
yamaha-nmax
IRWAN/RADARDEPOK
DILANTIK: Pelantikan Pengurus Nasional IPADI periode 2017-2020, berlangsung di salah satu hotel di Jalan Margonda, kemarin (7/11).

DEPOK – Pembangunan berwawasan kependudukan mempunyai dua komponen utama dimana penduduk sebagai fokus, dan pengambilan keputusan menggunakan informasi kependudukan.

Plt Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo menilai, penduduk sebagai fokus berarti penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Artinya, penduduk berperan sebagai penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus pihak yang menjadi tujuan pembangunan. Sementara pengambilan keputusan perlu didasarkan pada data kependudukan yang baik.

“Kedua hal itu hanya akan bisa terselenggarakan dengan baik, jika konsep pembangunan berwawasan kependudukan dipahami seluruh lapisan masyarakat,” kata Sigit kepada Radar Depok, kemarin (7/11).

Di sisi lain, upaya kebijakan pembangunan pemerintah yang menempatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir semakin banyak dilakukan. Misalnya, program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial, didasari konsep pembangunan manusia. Namun, penempatan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja.

Baca Juga  137 Angkot Berbadan Hukum

Menurutnya perlu upaya kolektif, dengan melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, swasta, hingga LSM agar setiap penduduk mencapai kesejahteraannya. “Upaya pendidikan kependudukan, baik melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal telah dilakukan secara khusus oleh Pemerintah melalui BKKBN,” bebernya.

Berbagai organisasi profesi pun berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan serta kajian kependudukan, yang dapat melengkapi materi kependudukan. Tetapi, perkembangan arus komunikasi dan media informasi di masa kini, Pemerintah dan organisasi profesi menghadapi tantangan baru dalam memperkuat dan memperluas konsep pembangunan berdasarkan kependudukan.

“Hal seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan mobilitas internasional, stunting, lansia dan jaminan sosial bagi semua penduduk menjadi isu penting untuk diperhatikan,” tutur Sigit.

Selain itu, pengalaman di Lombok dan Palu juga mengingatkan bahwa dalam perencanaan kependudukan kita tidak dapat melupakan risiko bencana.

Baca Juga  Beji, Kota Depok Perkuat ASN Tentang Ketahanan Keluarga

“Adanya pergeseran isu-isu tersebut di atas memerlukan adanya tidak saja tersedianya data yang lengkap dan berkualitas, tetapi juga pengembangan konsep dan indikator yang bisa menjelaskan kaitan penduduk dengan hal-hal lainnya sehingga perencanaan pembangunan khususnya perencanaan kependudukan bisa menjadi optimal,” kata Sigit.

Maka dari itu, BKKBN bekerjasama dengan organisasi profesi Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) mengadakan kegiatan ini, bertujuan meninjau ulang dan menyempurnakan konsep materi kependudukan dan cara penyampaiannya dengan mencari konsep kependudukan yang relevan untuk Indonesia saat ini.

“Juga mengidentifikasi tantangan maupun kendala pendidikan kependudukan di Indonesia, hingga merancang upaya difusi inovasi materi kependudukan yang konstektual, komprehensif dan integratif,” pungkasnya.

Baca Juga  Tolak BPJS, Beri Sanksi

Kegiatan ini dibalut dengan pelantikan pengurus nasional IPADI periode 2017-2020. (irw)