DEPOK – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Depok diharapkan bekerja maksimal dalam mengoptimalkan serapan anggaran, baik yang murni maupun pada biaya tambahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono mengatakan, waktu efektif bekerja hingga akhir 2018 kurang dari dua bulan lagi.

“Kita perlu bekerja lebih keras, waktu yang tersisa tidak banyak. Mohon ASN jangan sampai ada yang meninggalkan pekerjaan atau cuti, kecuali urusan mendesak,” ungkap Hardiono kepada Radar Depok, kemarin (7/11).

Hardiono menegaskan, ada berbagai pekerjaan yang harus segera dilakukan OPD. Mulai dari penyelesaian anggaran murni, pencairan anggaran biaya tambahan, termasuk melaksanakan perencanaan untuk tahun anggaran 2019. “Namun demikian, mohon para ASN tetap menjaga kesehatan,” lanjut Hardiono.

Meski begitu ia berharap, pada pelaksanaan program kerja OPD tetap mengedepankan profesionalisme. Selain itu, meningkatkan ketelitian terhadap kemungkinan risiko yang dapat menimbulkan kerugian.

“Ditingkatkan fungsi kontrolnya, terutama pada pekerjaan fisik. Kondisi cuaca hingga akhir tahun sedang tidak menentu. Jika pembangunan tidak diperhitungkan dengan matang dan tidak ada tindakan antisipatif, dikhawatirkan bisa berakibat fatal dan hasilnya menjadi kurang maksimal,” ucap Hardiono.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna berharap semua OPD bisa memaksimalkan anggaran yang didapat dan menjalankan semua kegiatan secara baik. Selain itu, dipercepatnya pengajuan pengesahan Raperda keuangan daerah berkaitan dengan kebijakan penggunaan keuangan daerah oleh eksekutif.

Mengingat ada banyak pelaksanaan pembangunaan kota yang harus diselesaikan Pemkot Depok ditahun tersebut. “Pengajuan Raperda APBD tahun 2019 tidak terlepas dari perkembangan isu-isu strategis yang berkembang dari pusat dan Pemprov Jabar. Ini soal kebijakan penggunaan keuangan daerah yang harus diserap,” kata Pradi kepada Radar Depok.

Pradi mengungkapkan, ada enam pelaksanaan program yang ditetapkan Pemkot Depok dalam memaksimalkan anggaran 2019 tersebut. Diantaranya, penyusunan ekonomi jangka panjang bidang pendidikan, pariwisata, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Besaran APBD 2019 itu Rp2,7 triliun dengan pembelanjaan tidak langsung meningkat 16,43 persen. Untuk belanjaan langsung ada 12,99 persen dari tahun sebelumnya. Nah ini yang juga perlu diketahui masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok, Veronica Wiwin Widarini menuturkan, jika rancangan raperda APBD 2019 yang diajukan Pemkot Depok ini dinilai telah cocok dengan program yang diusung dalam pembangunan yang akan dikerjakan. Sebab, upaya memaksimalkan perencanaan yang disusun berpedoman pada RPJMD tahun 2018. Sehingga kelanjutan pembangunan yanv dicapai akan terlaksana.

“Berdampak pada dinamika yang berkembang dan kebutuhan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat setuju dengan usulan ini karena memang untuk membangun kota ini tidak mudah,” tuturnya. (irw)