AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK SIAPA BERHAK: YLCC dan RS Harapan masih bersengketa terkait kontrak kerja sama pemanfaatan tempat. Kedua belah pihak saling mengklaim menjadi yang paling benar.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIAPA BERHAK: YLCC dan RS Harapan masih bersengketa terkait kontrak kerja sama pemanfaatan tempat. Kedua belah pihak saling mengklaim menjadi yang paling benar.

DEPOK – Belum ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi pada perjanjian antara Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) dengan Rumah Sakit Harapan Depok. Yang jelas keduanya sama-sama keukeuh dengan pendiriannya.

Direktur Rumah Sakit Harapan Depok, Athur mengatakan, sebenarnya ada miskomunikasi antara YLCC  dengan pihak RS Harapan. Dia mengklaim sebenarnya ada kontrak kerja sama antara YLCC dengan RS Harapan.

“Ini seperti ada miskomunikasi, karena kami punya perjanjian kerja sama dengan pihak YLCC. Berdasarkan perjanjian tertulis, kami masih bisa menempati RS Harapan hingga tahun 2021 mendatang,” kata Athur saat dihubungi Radar Depok.

RS Harapan juga belum mau untuk pindah, karena berdasarkan surat kerja sama yang diklaim, mereka masih bisa beroperasi hingga 2021. “Sementara itu yang kami tahu, dan kami masih bisa menempati,” tukas Athur.

Sebelumnya, pihak Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) meminta agar RS Harapan segera mengosongkan rumah sakit.

Perwakilan YLCC, Fredy Jhonatan menyatakan, pihaknya meminta agar pengelola RS Harapan Depok di Jalan Pemuda segera mengosongkan rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 60-an tersebut.

Menurut Fredy, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 063/KPTS-YLCC/VIII/2018 per tanggal 7 Agustus 2018 mengenai surat pembatalan kerjasama penggunaan lahan milik YLCC yang berada di Jalan Pemuda sesuai Sertifikat HGB nomor 517 Rumah Sakit Harapan Depok maka tenggat waktu tiga bulan yang telah diberikan untuk mengosongkan bangunan ternyata tidak diindahkan pihak rumah sakit.

“Dengan demikian kami meminta pihak terkait yang menempati lahan milik YLCC, dalam hal ini RS Harapan Depok untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dan mengosongkan lahan tersebut,” kata Freddy.

Karena menurutnya, selama ini pihak YLCC dengan RS Harapan Depok belum ada kesepakatan kontrak kerja sama. “Selama ini kan hanya seperti bayar hibah, sebulan Rp7,5 juta,” kata Freddy Jhonatan.

Selain itu, menurutnya lahan Rumah Sakit Harapan yang sebelumnya merupakan rumah sakit pertama di Kota depok itu sudah tidak layak untuk dijadikan rumah sakit yang hanya memiliki luas lahan 3.000 meter, padahal idealnya rumah sakit harus memiliki luas 5.000 meter.

“Sudah tidak layak, untuk dijadikan rumah sakit, karena luasnya yang kurang memadai,” papar Freddy Jhonatan.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok, Ernawati mengatakan, RS Harapan merupakan rumah sakit pertama di Kota Depok, sehingga terkait perizinan jelas sudah ada. Sedangkan terkait perjanjian kerja sama antara RS Harapan dan YLCC bukan menjadi kewenangan Dinkes.

“Kalau itu seteru mereka, bukan Ranah Dinkes untuk menjawab. Tapi kalau malasalah ijin jelas sudah ada, karena RS Harapan merupakan RS pertama di Kota Depok,” kata Ernawati. (rub)