AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK AKSI DAMAI PEDAGANG : Sejumlah pedagang pasar Kemiri Muka melakukan aksi damai di depan Kantor BPN Kota Depok, Grand Depok City, Rabu (7/11). Para pedagang menginginkan lahan pasar Kemiri Muka adalah lahan yang dimiliki oleh Negara.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKSI DAMAI PEDAGANG : Sejumlah pedagang pasar Kemiri Muka melakukan aksi damai di depan Kantor BPN Kota Depok, Grand Depok City, Rabu (7/11). Para pedagang menginginkan lahan pasar Kemiri Muka adalah lahan yang dimiliki oleh Negara.

DEPOK – Jelang putusan sidang derden verzet pada Senin (12/11) mendatang. Kemarin, ratusan pedagang Pasar Kemirimuka melakukan aksi damai, di Kantor Pengadilan Negeri (PN) dan Kantor Pertanahan Kota Depok, Rabu (7/11).

Pantauan Radar Depok, ratusan pedagang mendatangi kantor PN Depok, dengan membawa sayuran dan kepala sapi, sebagai bentuk aksi   pedagang Pasar Kemirimuka yang tak lama putusan sidang.

“Ini aksi yang murni dilakukan para pedagang Pasar Kemirimuka, dan kami menjamin gerakan ini tidak ditunggangi oleh LSM dan Parpol,” kata Koordinator Pedagang Pasar Kemirimuka, Karno Sumardo kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Setelah melakukan aksi damai di PN Depok, ratusan pedagang langsung bergerak menuju Kantor Pertanahan Kota Depok. Di Kantor Pertanahan Kota Depok, perwakilan pedagang langsung ditemui  Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Sutanto.

Karno mengatakan, sengaja mendatangi kantor Pertanahan Kota Depok untuk silaturahmi. Sekaligus meminta pihak Pengadilan dan BPN untuk memberikan menekankan, bahwa tanah tersebut milik negara.

“Kami sengaja datang untuk silaturahmi ke PN Depok dan BPN Kota Depok,” terangnya.

Selain itu, dalam aksinya pedagang meminta Kantor Pertanahan, Kota Depok, agar BPN segera mengeluarkan surat bahwa tanah di Pasar Kemiri Muka adalah tanah negara eks HGB.

“Mudah-mudahan hakim lebih berpihak pada rakyat kecil. Kita dari pasar lama diungsikan ke Pasar Kemirimuka, berharap selamanya disini, malah mau digusur,” jelas Koordinator Aksi, Widodo, di Kantor PN Depok, Rabu (7/11).

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Sutanto mengatakan, belum melakukan apapun terkait lahan Pasar Kemirimuka, karena menurutnya lahan tersebut sudah diatur negara, dalam hal ini Kementerian Agraria.

Dia juga pernah diminta pemkot untuk membahas permasalahan tersebut. Tapi pihaknya belum bisa menjawab, karena lahan tersebut memang sudah diambil alih kementerian. “Kementerian juga sudah menyurati kami agar tidak memperpanjang HGB milik PT Petamburan Jaya,” papar Sutanto.

Namun demikian Sutanto menyarankan, agar pihak yang berseteru untuk berkomunikasi untuk menemukan kata sepakat. “Saya hanya menyarankan agar pihak berseteru untuk melakukan komunikasi agar masalah bisa cepat selesai,” kata Sutanto.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, PT Petamburan Jaya Raya (PJR) memang haus dengan kekuasaan. Proses hukum masih berjalan, PT Petamburan malah terus-menerus memohon memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB). Sayangnya, permintaan itu ditolak Kantor Pertanahan Kota Depok masih sengketa terkait kasus lahan Pasar Kemirimuka.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok, Sutanto juga sudahg mengatakan, pihak PT Petamburan sering kali mendatangi kantor Pertanahan Kota Depok, untuk memohon perpanjangan HGB. Direktur PT Petamburan Jaya, Yudi Pranoto Yohanto juga sempat beberapa kali meminta perpanjangan HGB.

“Sering datang, bahkan bos nya juga sering datang untuk memohon perpanjangan HGB,” papar Sutanto kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Tapi sayang, kata dia permohonan mereka harus di tolak. Lantaran PT Petamburan Jaya Raya memang sudah tidak diperbolehkan untuk memperpanjang HGB miliknya. “Kementerian sudah menyurati Kantah Depok tidak boleh memperpanjang HGB miliknya,” tegas Sutanto.

Dia menceritakan, larangan tersebut, karena masih adanya sengketa lahan Pasar Kemirimuka yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Depok. Sampai menunggu sengketa Pasar Kemirimuka selesai.

“Tidak boleh sama menteri, masa saya harus melawan menteri. Meskipun persidangan selesai, kami juga menunggu intruksi kementerian untuk tindakan selanjutnya,” papar Sutanto.(rub)