yamaha-nmax

DEPOK – Calon jamaah korban First Travel akan menggeruduk kantor Mahkamah Agung (MA), pada Jumat (30/11). Mereka tidak terima aset First Travel dirampas negara, dan bakal mengadukan masalah tersebut ke MA.

Langkah mendatangi kantor MA sendiri dirasa perlu, mengingat ini adalah jalan terakhir dalam proses hukum terhadap aset calon jamaah First Travel. Massa yang akan datang pun dikabarkan tidak hanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), tetapi juga dari luar Jawa.

Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menyebutkan, pihaknya akan selalu menerima kedatangan korban First Travel dengan baik, karena mereka juga datang dengan baik.

“Apa yang ditanyakan nanti akan dijelaskan. Tentu tidak bisa dijawab sekarang, karena yang ditanyakan dari mereka saja kita belum tahu,” tutur Abdullah kepada wartawan, kemarin (26/11).

Baca Juga  Menko Airlangga: Pasar Modal Berhasil Tumbuh dan Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Abdullah mengatakan, kasus First Travel yang tengah diadili masuk dalam ranah perkara pidana. Sedangkan kepemilikan aset jamaah First Travel masuk dalam ranah perkara perdata. Jamaah yang menginginkan asetnya kembali harus melalui proses hukum perdata.

Jika perkara perdata itu nanti objeknya adalah tentang kepemilikan aset jamaah yang ada di First Travel. Tetapi dalam perkara pidana ini semua alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini akan dirampas negara.

“Atau untuk dikembalikan pada yang bersangkutan. Artinya, jamaah apabila itu memang ada datanya. Jadi, kalau mereka (jamaah, Red) ingin mendapatkan itu harus melalui proses hukum perdata. Masih, iya melalui gugatan perdata,” tegas Abdullah.

Baca Juga  Anggota DPR RI Dapat Karantina Istimewa, Berikut Peraturan Lengkapnya

Sebelumnya, jamaah First Travel yang mendapat kabar perampasan aset First Travel oleh negara tidak terima dan mereka pun berencana menggeruduk kantor Mahkamah Agung, Jumat (30/11). Jamaah menolak jika uang mereka disita negara.

Sementara itu, kuasa hukum korban First Travel, Riesqy Rahmadiansyah menyatakan, ada ratusan jamaah yang kena tipu. Tetapi, kenapa jamaah yang kena tipu bukan dikembalikan uangnya dengan menjual aset.

Namun, malah aset yang ada disita oleh negara. Riesqy berharap, pengadilan seharusnya bersikap objektif.

“Uang yang jelas milik jamaah mau disita negara, logikanya dimana? Kami akan mendatangi MA untuk menuntut keadilan,” tegas Riesqy.

Ia juga mengatakan, jamaah harus bisa mendapatkan haknya kembali. Karena para jamaah sudah mengumpulkan uang dengan susah payah, bahkan ada yang sampai menjual tanah. Tetapi karena ditipu mereka gagal berangkat umrah.

Baca Juga  Makam di Depok Masih Cukup Tampung Pasien Covid-19

“Setelah gagal, ternyata asetnya disita negara. Jamaah harus mendapatkan keadilan. Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga,” ucap Riesqy. (rub/dtc/**)