AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK SAMPAH VISUAL MENJAMUR : Sejumlah papan iklan reklame milik toko dan pelaku usaha properti memasang iklan terkait usahanya dengan berbagai macam ukuran di Jalan Margonda Raya, Selasa (6/11). Keberadaan sampah visual dari beragam reklame iklan terus menjamur dan mengotori wajah Kota Depok.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SAMPAH VISUAL MENJAMUR : Sejumlah papan iklan reklame milik toko dan pelaku usaha properti memasang iklan terkait usahanya dengan berbagai macam ukuran di Jalan Margonda Raya, Selasa (6/11). Keberadaan sampah visual dari beragam reklame iklan terus menjamur dan mengotori wajah Kota Depok.

DEPOK – Sampah visual dari berbagai reklame iklan semakin menjamur di sejumlah jalan protokol Kota Depok, khususnya di Jalan Raya Margonda. Penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait, hanya sekadar menertibkan.

Pusat keramaian dan perekonomian menjadi lokasi favorit pemasangan reklame. Beragam reklame berupa baliho, billboard hingga spanduk bisa ditemui di sana. Para pemilik toko dan pelaku usaha properti tak segan memasang iklan terkait usahanya. Alhasil, Jalan Margonda tampak semrawut karena kehadiran papan iklan toko, apartemen dan usaha-usaha lainnya dengan berbagai ukuran.

Ditambah lagi, kehadiran reklame itu bersaing dengan rambu lalu lintas hingga merebut perhatian warga yang melintas. Salah satu warga, Miko (30) yang mengaku setiap hari melintas di Margonda menilai, berjejalnya spanduk, baliho dan reklame lainnya semakin mengotori Depok.

“Seharusnya pemerintah lebih cerdas memanfaatkan teknologi mengenai pemasangan iklan di wilayahnya. Bisa meniru Jakarta atau Singapura yang banyak menggunakan billboard digital,” ungkap Miko kepada Radar Depok, kemarin (6/11).

Penggunaan media iklan dengan sentuhan teknologi akan mengurangi kehadiran sampah visual yang selama ini memenuhi Depok. “Depok itu termasuk kawasan metropolitan yang jauh dari ruang terbuka hijau. Jangan sampai diperburuk dengan banyaknya reklame, spanduk dan baligo yang dipasang seenaknya,” ucap Miko.

Miko juga mempertanyakan adanya izin atau tidak reklame-reklame tersebut. Banyaknya reklame terpasang belum tentu berbanding lurus atau berkontribusi terhadap pemasukan kas daerah Depok. ‎”Mending mereka yang pasang punya izin, kalau mereka pasang semaunya tanpa ada izin, ruginya berkali-kali,” ujarnya.

Padahal pemasangan spanduk, baligo serta media iklan lainnya secara sembarangan jelas melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Miko berharap, pemkot sebaiknya merangkul berbagai pihak berkepentingan yang sering menggunakan reklame. Tujuannya, agar mereka didorong mulai beralih ke reklame digital. “Memang cukup waktu dan biaya tinggi bagaimana kita bisa beralih dari reklame konvensional ke digital. Tapi jika ini berhasil dilakukan, saya yakin Depok lebih rapi dan asri,” ujarnya.

Kepala Bidang Penertiban Pengawasan Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan Satpol PP Kota Depok, Kusumo tak menampik masih banyaknya reklame tak berizin yang terpasang. “Antara data yang berizin dan tidak berizin sangat signifikan bedanya. Yang berizin sekitar 29 (baliho dan billboard), sedangkan realitanya di lapangan ribuan ini,” ucap Kusumo beberapa waktu lalu.

Legal tidaknya reklame tersebut diketahui dari stiker pemerintah yang terpasang. Bila tak ada stiker, reklame itu dipastikan liar. Satpol PP, lanjutnya, melakukan penertiban dengan memotong dan menurunkan reklame ilegal itu.

Tak hanya reklame, pemasangan spanduk-spanduk pun ikut mengotori wajah kota. Satpol, lanjut Kusumo, sempat melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua pelaku pemasangan spanduk liar di Jalan H Usman, Beji. Petugas pun melakukan pemotongan spanduk yang dipasang melintang di jalan. Berizin atau tidak, Satpol PP akan memutus dan menurunkan spanduk yang melintang itu.

“Selain mengotori keindahan kota, spanduk-spanduk itu membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Penertiban bakal terus dilakukan Satpol PP,” tegas dia.

Kusumo menyebutkan sejumlah ruas jalan lain yang rawan menjadi lokasi pemasangan reklame liar seperti Jalan Tole Iskandar, Jalan Raya Bogor, Sawangan. “Kami juga akan menggandeng teman-teman provinsi untuk penertiban di jalur-jalur kewenangan provinsi,” ucapnya.(irw)