RICKY/RADAR DEPOK RAPAT: Caleg DPRD Kota Depok Dapil 2 (Beji, Cinere, Limo) dari Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan saat menggelar rapat di kantor secretariat.
RICKY/RADAR DEPOK
RAPAT: Caleg DPRD Kota Depok Dapil 2 (Beji, Cinere, Limo) dari Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan saat menggelar rapat di kantor secretariat.

DEPOK– Caleg DPRD Kota Depok Dapil 2 (Beji, Cinere, Limo) dari Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan akan mendorong pemerintah untuk menggratiskan pelayanan rumah sakit untuk kelas 3.

Diketahui, Pemerintahan Joko Widodo terpaksa kembali membayar hutang BPJS Kesehatan untuk bulan November dan Desember 2018 sebesar Rp 5,6 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan akan selalu meminta pemerintah untuk membayar hutang-hutang BPJS setiap bulannya.

“Sebagai anggota legislatif nantinya, tugas utama partai Nasdem adalah menggratiskan rakyat Depok mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas 3 di seluruh rumah sakit baik di Depok maupun di luar depok. Kami sudah siap,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya, tidak boleh lagi ada tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di rumah-rumah sakit seluruh Depok sehingga pelayanan kesehatan semakin membaik, bukan merosot seperti saat ini.

“Jasa medis para dokter, perawat dan bidan yang melayani rakyat harus dibayar sepantasnya. Tidak boleh ada tunggakan lagi. Agar rumah sakit, dokter, perawat sampai ke bidan dapat melayani kesehatan rakyat secara maksimal. Karena ada kepastian biaya dan bayaran jasa medis,” ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, dokter, perawat, rumah sakit di Depok. Ia juga menyampaikan skema penggratisan biaya kesehatan rakyat di klas 3 seluruh rumah sakit. Hanya saja semua data informasi diminta untuk tidak disiarkan.

“Semua masalah yang dihadapi itu sudah diketahui rakyat dan pemerintah Kota Depok. Tidak perlu ditulis, yang penting sekarang apa jalan keluarnya. Kami tahu jalan keluarnya. Tapi tidak mungkin dilakukan rakyat jika tidak mendukung kami menjadi wakil rakyat di DPR,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan telah gagal menjadi jalan keluar bagi sistim kesehatan, sehingga selalu membocorkan APBN dan APBD. Bulan September lalu pemerintah pusat harus membayar hutang BPJS sebesar Rp 4,9 triliun. Bulan Desember nanti kembali hutang BPJS Kesehatan ditalangi pemerintah sebesar Rp 5,6 triliun.

“Sampai kapan APBN dan APBD dibobol BPJS seperti ini? Dana yang semestikan bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, terpaksa harus dipakai untuk membayar hutang BPJS. Semua ini harus dihentikan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapatkan dana talangan dari pemerintah. Kali ini BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 5,6 triliun. Keputusan itu menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris didapat setelah pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak terkait lainnya terkait tunggakan-tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit yang bekerja sama.

“Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp 5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses untuk membayar tagihan rumah sakit yang jatuh tempo,” kata Fahmi kepada media Senin (26/11). (cky)