IRWAN/RADAR DEPOK MENJELASKAN : Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan terkait kartu nikah ketika di Hotel Savero pekan kemarin.
IRWAN/RADAR DEPOK
MENJELASKAN : Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan terkait kartu nikah ketika di Hotel Savero pekan kemarin.

DEPOK – Pro dan kontra bakal diberlakukannya program kartu nikah masih terjadi. Tapi, Kementerian Agama (Kemenag) tetap meluncurkan trobosan tersebut dengan alasan sering ditemukan buku nikah palsu.

Mentri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kartu nikah ini juga untuk memperkuat dan kontrol data dengan mudah. Nanti di setiap Kemenag akan ada pendataan bagi warga yang sudah menikah. “Dilakukan pendataan dengan cara dibuatkan kartu nikah yang bisa dikontrol dengan mudah,” kata Lukman kepada Harian Radar Depok, belum lama ini.

Pembuatan kartu nikah ini diperlukan sistem informasi manajemen aplikasi, yang terintegrasi dengan data kependudukan dan Catatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Kartu nikah ini upaya Kementerian Agama membangun sistem aplikasi, yang lebih terintergrasi dengan baik. Dan bukan sama sekali mengantikan buku nikah yang sudah ada,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Kemenag Kota Depok, Asnawi mengaku, siap dalam pembuatan dan penyebaran kartu nikah, sebagai pengganti buku nikah. Untuk perangkat seperti printer khusus, guna mencetak kartu nikah telah diterima oleh pihaknya. “Ini tinggal pengaktifan aplikasinya saja, karena nanti aplikasi tersebut akan tersambung dengan Sistem Komputerisasi Kartu Nikah (SIM K). Untuk perangkat pencetakannya, semua sudah kita siapkan,” ucap Asnawi.

Menurutnya, Kota Depok masuk dalam Pilot Project dalam peluncuran kartu nikah tersebut, namun hingga saat ini belum ada pemberitahuan terbaru untuk realisasinya.

“Pada intinya, tim masih menunggu hingga saatnya nanti aplikasi difungsikan dan secara teknis tentu akan tersambung. Kota Depok dan Bekasi ini memang menjadi percontohan untuk kartu nikah,” bebernya.

Saat ditanya mengenai keberfungsian kartu nikah tersebut, lebih lanjut Asnawi menerangkan program yang merupakan ide Kementerian Agama tersebut digulirkan untuk keamanan dari buku nikah. “Ya jadi, kalau buku nikah itu kan bisa dipalsukan, nah kartu nikah tidak bisa karena terhubung langsung dengan komputerisasi,” pungkasnya.(irw)