IMMAWAN/RADAR DEPOK SOLID: Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Irfan Qadarusman bersama jajaran stafnya bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi Peserta JKN-KIS di Kota Depok.
IMMAWAN/RADAR DEPOK
SOLID: Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Irfan Qadarusman bersama jajaran stafnya bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi Peserta JKN-KIS di Kota Depok.

DEPOK – Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus melakukan terobosan. Apalagi, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Terobosan tersebut, dikemas dalam bentuk rangkaian perubahan Peraturan Presiden (Perpres), yang menjadi payung hukum dan landasan kebijakan tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Irfan Qadarusman menuturkan, Perpres terbaru yang berlaku adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

”Perpres No.82 merupakan perubahan keempat dari Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Irfan Kepada Harian Radar Depok, Kamis (13/12).

Irfan menjelaskan, terdapat empat pasal yang mengandung sejumlah perubahan ketentuan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, berdasarkan Perpres No82 Tahun 2018.

Perubahan pertama, terdapat dalam pasal 57 ayat (5). Pasal ini mengalami penambahan ketentuan tentang penjaminan pelayanan ambulan. Yaitu, harus disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien, untuk kepentingan keselamatan pasien.

“Menjaga kestabilan kondisi pasien diejawantahkan dengan pendampingan tenaga kesehatan dan ketersediaan alat kesehatan,” paparnya.

Perubahan kedua, lanjut Irfa, termaktub dalam pasal 55. Pasal ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan seara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan. Penjenjangan dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan gawat darurat medis.

“Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, FKTP wajib merujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sesuai dengan kasus dan kompetensi faskes, serta sistem rujukan. Untuk pelayanan kesehatan paling lama tiga bulan,” kata Irfan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sesuai dengan kewenangannya. “Seperti yang diamankaah perubahan Perpres dalam pasal 58,” imbuhnya.

Bila pengadaan kelengkapan tersebut tidak bisa dilakukan melalui e-purchasing atau katalog elektronik, kata Irfan, faskes dapat mengadakan obat dengan zat aktif yang sama. “Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” seru Irfan.

Sampai saat ini, jumlah penduduk Kota Depok yang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS mencapai 1.427.949, atau sekitar 79% dari total 1.811.924 penduduk Kota Depok yang terdata oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. Per tanggal 27 Oktober 2017.

Sementara itu, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 131 FKTP yang terdiri atas 32 Puskesmas, 85 Klinik Pratama, 13 doker praktek perorangan, dan 1 dokter gigi perorangan. Ditambah 25 FKRTL yang terdiri atas 18 rumah sakit, 7 klinik utama, serta 16 apotek dan 7 optik.

Dalam rangka mempercepat Universal Health Coverage, Pemkot Depok kembali melakukan penambahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 5.197 peserta.

”Semoga, semua kebijakan yang diambil, dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak dapat mengoptimalkan penyelenggaraan JKN-KIS di Kota Depok,” pungkasnya.(mg2)