Regulasi Pemkot Depok Dinilai Memberatkan

In Politika
M. Supariyono, Wakil Ketua DPRD Kota Depok

DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono mengkritik, ketatnya regulasi Pemkot Depok, sehingga masyarakat kesulitan untuk pencairan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial (bansos).

Menurut Politikus PKS itu, beberapa hari belakangan ini masyarakat dan Pemkot Depok sedang mengalami peningkatan kesibukan, khususnya dalam pencairan hibah dan bansos.

“Sampai ada sebagian masyarakat yang menyerah, karena banyak dan rumitnya persyaratan yang disodorkan pihak Pemkot,” kata Supariyono kepada Radar Depok.

Salah satu contohnya, sambung Supariyono, adalah bantuan hibah untuk posandu yang tanahnya bukan fasos atau fasum yang biasanya berada di kawasan perkampungan. Bagi posyandu yang tanahnya milik masyarakat (patungan) maka tanahnya harus diserahkan kepada pemerintah, untuk selanjutnya dicatat sebagai aset pemerintah.

“Hal ini sangat memberatkan masyarakat, karena sangat tidak adil. Jika dibandingkan dengan hibah untuk tempat ibadah atau sekolah, kenapa pemerintah boleh menyalurkan hibah kepada tempat ibadah dan sekolah tampa harus diserahkan dulu asetnya kepada pemerintah, sementara giliran untuk posyandu dan taman yang sudah ada penjelasan dari notaris bahwa tanah itu bukan milik pribadi, tapi tetap harus menyerahkan asetnya kepada pemerintah,” paparnya.

Supariyono menilai, perilaku seperti ini dikhawatirkan akan menghambat peningkatan IPM kota Depok. Karena, kalau dilihat dari urgensi kebutuhan akan posyandu dan taman antara perumahan teratur dengan yang ada di perkampungan, sudah pasti lebih mendesak yang tinggal di perkampungan.

Menurutnya, orang-orang komplek kalaupun ada posyandu tapi sedikit yang datang ke posyandu, karena mereka umumnya warga yang mampu, yang kalau sakit atau imunisasi bisa langsung ke rumah sakit. Sementara di wilayah perkampungan yang justru masalah sosial dan masalah kesehatan mereka lebih rentan, tapi tidak punya posyandu.

“Saya kira ini cara berfikir yang terbalik. Seharusnya pemerintah lebih mendahulukan wilayah perkampungan daripada perumahan. Demikian pula seharusnya pemerintah bersyukur, karena ada sekelompok masyarakat yang dengan sukarela patungan membeli tanah untuk posyandu, sehingga beban pemerintah menjadi lebih ringan,” tegasnya.

Selain itu, Supariyono yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Depok Dapil 4 (Sukmajaya) nomor urut 1 dari PKS INI menambahkan, kendala lain sulitnya pencairan hibah dan bansos hanya karena salah ketik sedikit saja tapi tidak bisa dicairkan, seperti pada saat pengajuan tertulis PAUD Anyelir, sementara pada saat pencairan tertulis POS PAUD anyelir dengan alamat dan pengurus yang sama persis.

“Hal seperti ini sangat sederhana, hal seperti ini seharusnya bisa minta back up surat keterangan RT, RW dan lurah, tapi kenapa jadi begitu sulitnya,” ujar Supariyono.

Perlu ketahui, Supariyono mengungkapkan, mereka para penerima hibah dan bansos harus menunggu hampir dua tahun, jika sampai tidak cair, itu artinya mereka harus menunggu dua tahun lagi. (cky)

You may also read!

GMMD sosialisasi narkoba

GMDM Gencarkan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

SEMANGAT : Foto bersama setelah acara penyerahan dana kepedulian sosial PT. Pegadaian Kantor Wilayah VIII

Read More...
RSUI terima pasien rujukan

Pasien Covid-19 yang Bunuh Diri di RSUI, Bukan Warga Depok

RSUI : Sejumlah kendaraan melintas di dekat gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). FOTO :

Read More...
gedung RSUI

Pasien Covid-19 di Depok Loncat dari Lantai 13 RSUI

Gedung RSUI.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – YS (52) seorang pasien virus Korona (Covid-19) yang dirawat di Rumah

Read More...

Mobile Sliding Menu