DEPOK–Jikalau tidak mau dikatakan koperasi tidak sehat, harus segera Rapat Anggota Tahunan (RAT). Keladinya, wakil rakyat memberi tenggat waktu hingga Juni 2019. selama enam bulan belum juga ada perkembangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Depok diminta lakukan pembinaan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Mohammad HB mengatakan, akan memberikan waktu kepada koperasi tersebut sampai Juni 2019. Kalau lewat batas waktu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok harus melakukan pembinaan kepada koperasi tersebut.

HB menjelaskan, apabila selama batas waktu koperasi tidak melaksanakan RAT, dipastikan koperasi tersebut tidak sehat atau sesuai prosedural. Karena, peran RAT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi di Indonesia.

RAT salah satunya bertujuan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus yang dilaksanakan paling lambat enam bulan. Jika tahun tutup buku di bulan Desember, maka RAT koperasi dilaksanakan selambat-lambatnya Juli.

“Banyak juga 300 koperasi tidak RAT. DKUM harus terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kepada ratusan koperasi tersebut. Koperasi bukan sekedar kumpulan orang, tapi lembaga usaha. Artinya pengelola koperasi (pengurus) harus punya jiwa entrepreneur,” jelas HB.

Dia mengusulkan, agar DKUM segera memberikan pelatihan atau pendidikan khusus kepada pengelola koperasi terkait menjalankan usaha yang baik dan benar. “Koperasi harus mandiri dan mampu menjalankan usahanya, pemerintah hanya sebatas pengawasan dan pembinaan,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Suparyono pun juga angkat bicara mengenai masalah ini. Apabila dalam menghidupkan kembali semangat koperasi yang sempat lesu, pihaknya akan mendorong usaha DKUM Kota Depok untuk membina pengelola koperasi. “Kalau untuk pembinaan itu butuh anggaran silakan ajukan ke dewan. Dan kami berharap jangan ada lagi koperasi yang bubar,” paparnya. (san)