DEPOK – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat kejutan atas lembaran kertas yang ditulisnya dari Mako Brimob, Kelapa Dua Cimanggis, Depok, Kamis (17/1). Surat tersebut merupakan ungkapan syukurnya atas pelajaran yang diambil selama dirinya ditahan.

Ahok menyatakan, terimakasih atas semua doa dan dukungan yang diterimanya selama ini, sebab selama hidup dia tidak pernah menerima pengalaman hidup seperti saat ini. Mulai dari makanan, buah buahan, pakaian, dan buku-buku.

“Saya merasa begitu dikasihi dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar,” ungkapnya dalam postingan @timbtp.

Dia pun mendengar ada pihak-pihak yang ingin menyambutnya bahkan menginap di Mako Brimob. Namun, pada Kamis (24/1) merupakan hari bekerja Ahok meminta agar hal tersebut tidak dilakukan karena takut menggangu yang sedang mencari nafkah.

“Saya sarankan demi untuk kebaikan dan ketertiban umum bersama, dan untuk menolong saya, sebaiknya saudara-saudara tidak melakukan penyambutan apalagi menginap,” jelasnya.

Ahok bersyukur kepada Tuhan bahwa dirinya diijinkan ditahan di Mako Brimob. Bahkan dia bersyukur tidak terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, sebab dia menyatakan belajar menguasai diri selama ditahan di Mako Brimob.

“Kuasai Balaikota hanya untuk 5 tahun lagi, saya jika ditanya jika waktu bisa diputar kembali, mau pilih mana? Saya akan katakan saya memilih ditahan di Mako untuk belajar 2 tahun (liburan remisi 3,5 bulan) untuk bisa menguasai diri seumur hidupku,” ungkapnya.

Ahok menjelaskan jika tetap jadi Gubernur, dia bisa saja semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang. Dia pun meminta maaf kepada seluruh pihak atas segala tutur kata, sikap, perbuatan yang sengaja mauun tidak sengaja menyakiti hati dan perasaan saudara dan anggota keluarganya.

“Saya mohon maaf dan saya keluar dari sini dengan harapan panggil saya BTP bukan Ahok,” tegasnya.

Terkait rencana pembebasan Ahok, Direktur Demobracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menilai, tidak ada hal yang istimewa dalam konteks opininya.

“Namun ketika masuk ke ranah momentum politik tentu akan sangat berpengaruh, karena Ahok merupakan aktor politik yang sangat populer dan kontroversial,” ungkap kang Yus—sapaan Yusfitriadi—saat dihubungi Radar Depok, kemarin (21/1).

Ditanya kemungkinan Ahok kembali berpolitik, kang Yus mengatakan, namanya politik apapun sangat memungkinkan, dapat ketika berbicara konteks timing dan present.

“Masa dalam konteks Pemilu 2019, Ahok akan berkampanye untuk Jokowi dan untuk bergabung dengan Parpol, saya melihat itu akan sangat ditentukan setelah Pemilu 2019,” tandasnya.

Pembebasan Ba’asyir Lebih ke Nilai Kemanusiaan

Selain Ahok, pada pekan ini juga rencananya akan ada pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Kang Yus mengaku, tidak terlalu memahami bagaimana konstruksi hukumannya sehingga Ba’asyir dibebaskan. Apalagi pembebasanya di tengah momentum politik yang semakin panas.

“Apapun landasan hukumnya, bagaimanapun kondisinya, terlepas dari bermuatan politik atau tidak, bagi saya adalah nilai-nilai kemanusiaan,” kata kang Yus.

Ia menuturkan, sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah belum ada yang mempunyai niat baik untuk bisa membebaskan Ba’asyir. Namun, pada zaman presiden Jokowi inilah kemudian pemerintah mempunyai niat baik untuk membebaskan Ba’asyir.

Terlebih, sambung kang Yus, pembebasan Ba’asyir ini dilakukan ketika semua orang lupa atas dirinya, karena tertutup ingatan seluruh rakyat Indonesia ke isu-isu politik yang sedang berkembang saat ini. “Oleh karena itu, apapun latar belakangnya, saya berpikir semua rakyat Indonesia perlu mengapresiasi langkah Jokowi,” ujar kang Yus.

Ia melihat seandainya dibangun opininya dalam konteks kemanusiaan, maka tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya terhadap dinamika dan dialektika pada Pemilu 2019. Namun ketika opininya diarahkan kepada poitisasi Ba’asyir, maka akan sangat berpengaruh terhadap dinamika pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang.

“Jika dipolitisasi akan mampu mempengaruhi pemilih ataupun aktor-aktor politik,” paparnya. (jpc/cky)