kompak: BAwaslu, Pol PP, dan Kesbangpol saat akan melakukan penertiban APK Nakal di Kota Depok. Foto : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

DEPOK–Alat Peraga Kampanye (APK) yang meriahkan setiap jalan di Kota Depok mulai diberangus. Kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Depok, KPU Depok, beserta Kesbangpol Kota Depok giat gabungan menertibkan APK, yang dinilai melanggar aturan.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Berlini menerangkan, giat penertiban APK ini sudah ketiga kalinya dilakukan di sejumlah titik Kota Depok. Namun, giat penertiban pertama di periode Januari 2019 akan dimulai di empat kecamatan.

“Penertiban sekarang ini dilakukan di empat kecamatan, diantaranya Sukmajaya, Sawangan, Pancoranmas dan Beji. Untuk penertiban periode bulan ini akan berlangsung hingga 31 Januari 2019,” kata Luli kepada Harian Radar Depok, di Lapangan Balaikota kemarin.

Luli menyebutkan, terdapat ribuan titik yang melanggar aturan zona maupun estetika pemasangan APK di Kota Depok.  Pelanggaran zona APK yang terpasang di jalan protokol seperti Jalan Margonda, Djuanda, Arif Rahman Hakim (ARH), dan Dewi Sartika. Sementara pelanggaran estetika APK yang terpasang sekolah, tempat ibadah, dan lainnya.

“Kira-kira ada 3.000 lebih APK yang melanggar zona maupun estetika. Jumlah  pelanggaran ini sudah kami titik-titikkan di 11 kecamatan wilayah Kota Depok,” sebut Luli didampingi Komisioner Bawaslu Depok, Sriyono.

Namun demikian, Luli juga mengingatkan dalam menertibkan APK harus dilakukan sesuai tata cara dan penuh kehati-hatian. “Kami ingatkan dalam menertibkan APK agar hati-hati. Jangan asal main sobek APK saja, karena ada pidananya. Jadi APK harus dicopot sesuai aturan yang ada,” jelas Luli.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Depok Muhadi memaparkan, penertiban APK dilakukan merujuk pada atura PKPU 28-23- 30 Tahun 2018 yang mengatur tentang kampanye. Ia pun menambahkan, setiap aturan pemasangan APK partai sudah ditetapkan KPU.

Jadi aturan APK partai untuk Kota sudah dijatahkan maksimal 10 baliho dengan ukuran 3×4 meter dan spanduk 16 ukuran 1×5 meter.  Sementara untuk mandiri per Kelurahan 5 baliho dan 10 spanduk. Intinya, penetapan aturan APK partai sesuai dengan perundang-undangan,” terang Muhadi.

Di lokasi yang sama, Kepala Satpol PP Kota Depok Linda Ratna Nurdiany mengatakan, keterlibatan Satpol PP dalam penertiban APK jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ini, dilakukan dalam upaya membantu KPU dan Bawaslu Kota Depok.

“Keterlibatan kami disini mewakili Pemkot Depok, dalam upaya membantu penertiban APK bersama KPU dan Bawaslu Depok. Sekaligus menjalankan Perda Perda 12 Tahun 2016 pasal 11, tentang pelanggaran pemasangan iklan atau baliho yang dipasang di pohon, tiang PJU dan listrik, sekolah, atau yang terkait dengan fasiltas umum lainnya,” ungkap Linda.

Disamping itu, kegiatan penertiban APK bakal dilakukan sampai bulan April 2019. Karenanya, kegiatan penertiban harus ada sinergitas dan konsoldasi semua pihak, artinya tidak bisa dilakukan sendiri.

“Sampai menjelang masa tenang 14 April akan dilakukan 20 kali penertiban APK. Kami juga memohon pihak kepolisian untuk membantu mengawal penertiban ini. bertujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekaligus ini merupakan amanat undang-undang,” tutup Linda. (rub)