PENERTIBAN: Jajaran Bawaslu Kota Depok bersama Satpol PP sedang menertibkan APK yang melanggar ketentuan aturan pemasangan di wilayah Kecamatan Sawangan, Rabu (23/1).Foto : RICKY/RADAR DEPOK
PENERTIBAN: Jajaran Bawaslu Kota Depok bersama Satpol PP sedang menertibkan APK yang melanggar ketentuan aturan pemasangan di wilayah Kecamatan Sawangan, Rabu (23/1).Foto : RICKY/RADAR DEPOK

2.293 APK Ilegal Ditertibkan

DEPOK – Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu Kota Depok, tercatat sebanyak 2.293 alat peraga kampanye (APK) ilegal atau menyalahi aturan di Kota Depok. Untuk itu, di akhir Januari 2019 ini, Bawaslu akan menertibkan APK tersebut.

Seperti yang disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, pihaknya melakukan penertiban mulai 23 – 31 Januari 2019 bersama Satpol PP Kota Depok, dimana datanya didapat dari jajaran Panwascam yang ada di Kota Sejuta Maulid.

“Sebelum melakukan penertiban, kami data dulu APK yang sesuai zona (legal.red) maupun yang diluar zona (Ilegal), tercatat dari 11 Kecamatan ada 859 APK sesuai zona dan 2.292 APK yang illegal. Yang ilegal ini lah yang kami tertibkan bersama satpol PP,” tutur Dede kepada Radar Depok, Rabu (23/1).

Ia menguraikan, untuk Kecamatan Beji tercatat ada 886 APK diluar zona, Bojongsari 376 APK, Cilodong 81 APK, Cimanggis 41 APK, Cinere 0, Cipayung 309, Limo 18 APK, Pancoranmas 0, Sawangan 99 APK, Sukmajaya 310 APK dan Tapos 174 APK.

“Itu terdiri dari baliho, spanduk, umbul-umbul dan lainnya (Banner, spanduk.red),” urai Dede.

Untuk Rabu (23/1), kata Dede, pihaknya bersama Satpol PP melakukan penertiban di Kecamatan Beji, Pancoranmas, Sukmajaya dan Sawangan. Dalam penertiban tersebut, sebanyak 1.295 APK ilegal dibredel.

“Yang kami tertibkan, mulai dari yang menyalahi aturan pemasangan, seperti melintang di jalan, pemasangan di pohon menggunakan paku, dan tidak sesuai dengan zona yang telah ditetapkan,” kata Dede.

Ia menambahkan, untuk empat kecamatan tersebut merupakan awalan dari penertiban yang dilakukan di bulan Januari 2019. Selanjutnya, pihaknya bersama Satpol PP telah menjadwalkan penertiban di tujuh kecamatan lainnya.

“Prinsipnya Bawaslu menginginkan seluruh peserta taat aturan, sehingga tercipta Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas,” tutup Dede. (cky)